Jasa Konsultasi Pajak – Keputusan kebijakan perusahaan dan publik di era globalisasi perlu didukung oleh persyaratan pelaporan keuangan yang menyeluruh dan terbuka. Dalam hal ini, adopsi IFRS (International Financial Reporting Standards) S1 dan S2 di Indonesia memiliki dampak yang cukup besar terhadap masalah perpajakan selain berdampak pada pelaporan keuangan perusahaan.

Dalam artikel ini, akan membahas lebih jauh mengenai penggunaan IFRS S1 & S2, melihat bagaimana dampaknya terhadap peraturan perpajakan dan mendorong keberlanjutan di Indonesia. Tidak kalah penting perusahaan untuk melakukan kewajiban pajak dengan baik, salah satu solusinya adalah dengan bantuan konsultan pajak Jakarta.

Standar Pelaporan Keberlanjutan Terintegrasi, atau IFRS S1 dan S2

Perusahaan harus memberikan informasi mengenai tata kelola perusahaan, strategi, manajemen risiko, serta KPI dan target terkait keberlanjutan sesuai dengan standar pelaporan IFRS S1 dan S2. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin bahwa perusahaan mempertimbangkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang serta mendorong keterbukaan. Penerapan standar ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai praktik-praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) mereka.

Perusahaan harus, misalnya, mempublikasikan rencana mereka untuk memitigasi perubahan iklim, seperti kerentanan mereka terhadap aturan karbon dan tujuan pengurangan emisi mereka. Selain bermanfaat bagi investor, pengungkapan ini juga penting bagi otoritas pajak, yang membutuhkan informasi yang benar dan jelas untuk mengevaluasi kepatuhan pajak perusahaan.

Dampak Adopsi IFRS di Indonesia terhadap Beberapa Aspek Perpajakan

Banyak aspek perpajakan Indonesia yang terkena dampak signifikan dari adopsi IFRS S1 dan S2. Nilai aset dan kewajiban adalah salah satu area yang paling terlihat dampaknya.  Perusahaan perlu menyesuaikan penilaian aset mereka untuk aset yang berhubungan dengan keberlanjutan, seperti infrastruktur ramah lingkungan dan teknologi ramah lingkungan, untuk memenuhi persyaratan baru ini. Jumlah penyusutan dan amortisasi yang diakui pada akhirnya akan terpengaruh oleh perubahan penilaian ini, yang secara langsung mempengaruhi pendapatan kena pajak.

Baca Juga: Wajib Tahu! Barang dan Jasa yang Dikecualikan dari PPN 12% di 2025

Selain itu, penerapan IFRS mengharuskan pengungkapan yang lebih menyeluruh atas biaya-biaya yang terkait dengan keberlanjutan, seperti biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah dan mitigasi perubahan iklim.  Selain mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam investasi berkelanjutan, pengakuan biaya-biaya ini sebagai pengurang penghasilan bruto dapat berdampak pada basis pajak perusahaan. Kepatuhan dan pengawasan memiliki dampak tambahan.  Otoritas pajak dapat mendeteksi ketidakpatuhan pajak dan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak dengan lebih mudah berkat standar IFRS yang lebih transparan.

Otoritas pajak dapat meningkatkan penerapan aturan pajak dan mengurangi kemungkinan sengketa pajak dengan memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Sehingga, perusahaan bisa semakin baik dalam melakukan kewajiban pajaknya, atau bahkan dengan bantuan konsultan pajak Jakarta yang pastinya akan sangat efektif dan efisien.

Kebijakan Perpajakan Berkelanjutan dan Pajak Karbon

Pajak karbon adalah bagian penting dari kerangka kerja keberlanjutan yang diatur oleh IFRS S2. Sejalan dengan komitmen Indonesia di bawah Perjanjian Paris, pajak ini dikenakan pada emisi karbondioksida (CO2) dan gas rumah kaca lainnya dalam upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendukung tujuan keberlanjutan nasional.

Perusahaan-perusahaan didorong oleh harga karbon untuk membuat rencana keberlanjutan yang lebih menyeluruh, yang harus mencakup investasi dalam teknologi rendah karbon dan program-program untuk mengurangi emisi.  Pemerintah dapat menggunakan pajak karbon sebagai senjata ampuh untuk mendorong bisnis yang membantu mengurangi perubahan iklim dan untuk menciptakan undang-undang pajak yang lebih menguntungkan bagi investasi hijau.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.