Konsultan Pajak Jakarta – Salah satu pilar utama sistem pajak Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh), yang menyediakan dana bagi pemerintah untuk mendukung berbagai inisiatif pembangunan. Objek pajak yang diatur secara hukum adalah surplus Bank Indonesia. Surplus ini, yang menunjukkan kinerja keuangan lembaga dan berfungsi sebagai sumber pendapatan pajak yang signifikan bagi pemerintah, adalah selisih lebih antara pendapatan dan pengeluaran operasional Bank Indonesia. Wajib pajak dapat mengelola kinerja keuangan perusahaan dengan memanfaatkan layanan konsultan pajak Jakarta yang pastinya kompeten dalam mengatasi segala permasalahan pajak.

Peraturan sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.03/2011, menetapkan metode yang tepat untuk menghitung dan membayar PPh atas surplus Bank Indonesia. Modifikasi yang dilakukan terhadap peraturan ini dirinci dalam PMK No. 86/PMK.010/2015. Beberapa pasal telah diperbarui, beberapa di antaranya sangat penting untuk dipahami oleh manajer keuangan dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Apa yang Dimaksud dengan Surplus di Bank Indonesia?

Selisih lebih antara pengeluaran dan pemasukan Bank Indonesia selama periode waktu tertentu dikenal sebagai Surplus Bank Indonesia. Surplus ini berfungsi sebagai pengukur kesehatan keuangan Bank Indonesia dan merupakan salah satu cara pemerintah mengumpulkan uang melalui penerapan pajak penghasilan. Dari sisi pajak, Surplus Bank Indonesia dapat dikenakan pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK No. 100/PMK.03/2011, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 86/PMK.010/2015. Hal ini berarti bahwa, sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank Indonesia harus melaporkan setiap surplus dan membayar pajak penghasilan atas surplus tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dan telah disesuaikan atau dikoreksi secara fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), pajak penghasilan dihitung atas surplus Bank Indonesia. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan teknik penghitungan ini diubah melalui PMK No. 86/PMK.010/2015, khususnya ayat 4 Pasal 2 yang menyatakan bahwa surplus yang dikenakan pajak adalah surplus yang telah dikoreksi secara fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Baca Juga: Alternatif Pajak untuk UMKM Pasca Berakhirnya Tarif PPh Final, Apa yang Perlu Diketahui?

Berikut ini Adalah Komponen Utama dalam Perhitungan Surplus Pajak Penghasilan:

Laporan Keuangan yang telah diaudit

Laporan keuangan yang telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib digunakan dalam perhitungan PPh atas surplus Bank Indonesia. Melalui audit ini, dipastikan bahwa laporan keuangan tersebut menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara akurat dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku.

Koreksi atau Penyesuaian Anggaran

Koreksi fiskal harus dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu dalam laporan keuangan, seperti penyisihan dan penyusutan aset serta pengakuan laba atau rugi selisih kurs, sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) PMK No. 86/PMK.010/2015. Modifikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa perhitungan pajak mengikuti pedoman dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan mempertimbangkan fitur-fitur unik dari Bank Indonesia. Anda dapat berkonsultasi pada konsultan pajak Jakarta terkait Koreksi fiskal untuk penyesuaian anggaran perusahaan, sebab harus sesuai dengan kebijakan UU PPh.

Pengakuan Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs

Keuntungan atau kerugian selisih kurs diakui secara konsisten dan sesuai dengan sistem pembukuan yang diterapkan Bank Indonesia. Dalam proses penghitungan pajak penghasilan, hanya laba atau rugi yang telah direalisasikan yang diakui sebagai penghasilan atau biaya kena pajak.

Penyisihan dan Penyusutan Aset

Penyusutan aset tetap diterapkan pada biaya perolehan atau pengeluaran yang dikeluarkan ketika memperoleh aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.