Konsultan Pajak – Hak mendahulu merupakan salah satu hak negara untuk mendahulukan piutang pajak di atas jenis piutang lainnya dalam hal penagihan pajak. Artinya, jika wajib pajak mengalami likuidasi/pailit, negara berhak menuntut pembayaran terlebih dahulu dari hasil likuidasi harta kekayaan yang dimiliki wajib pajak untuk melunasi utang pajak yang terutang. Jika Anda sebagai wajib pajak berkaitan dengan kondisi ini, maka sangat penting untuk segera meminta bantuan pada konsultan pajak Jakarta untuk segera menyelesaikannya. Untuk memastikan bahwa penerimaan negara dapat dipertahankan, pengaturan hak mendahulu sangat membantu.

Hak mendahulu juga merupakan mekanisme untuk mempertahankan kepentingan negara dalam menagih haknya atas penerimaan pajak. Di Indonesia, penagihan utang pajak dapat dilakukan dengan berbagai metode dan prosedur yang sangat luas. Telah diketahui bahwa salah satu sumber utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara adalah pajak. Dapat dikatakan bahwa pajak berfungsi sebagai sarana tidak langsung untuk mempromosikan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

Negara berkewajiban untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, pajak harus menjadi salah satu sumber dana bagi negara untuk memenuhi komitmen tersebut.  Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dapat melakukan tindakan persuasif atau represif untuk menagih utang pajak atas kewajiban perpajakan dari wajib pajak dan penanggung pajak yang telah menjadi utang pajak, tetapi belum dilunasi pembayarannya oleh wajib pajak dan penanggung pajak.

Arti dan Penerapan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Menurut Pasal 21 UU KUP, negara memiliki hak mendahulu yang merupakan hak kreditur yang didahulukan terhadap barang penanggung pajak yang akan dilelang secara umum.  Dengan pengecualian untuk biaya-biaya berikut ini, seperti:

• Utang pajak memiliki hak mendahulu yang lebih besar daripada jenis utang lainnya.
• Hanya dalam hal adanya keputusan untuk melelang real estat atau properti pribadi, biaya pengadilan dapat muncul.
• Klausul ini juga mengecualikan biaya aktual, termasuk biaya yang terkait dengan penyelamatan barang yang diduga rusak.
• dan Terakhir, biaya peradilan yang terkait dengan penyelesaian warisan dan lelang.

Baca Juga: Mengenal Perpajakan atas Dana Cadangan Sinking Fund

Konsultan Pajak

Orang yang secara hukum bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak, termasuk pokok dan dendanya, adalah wajib pajak yang disebutkan dalam definisi sebelumnya ada;ah konsultan pajak Jakarta.  Seseorang, organisasi, atau entitas lain yang dipaksa untuk memenuhi kewajiban pajak kepada negara dapat dianggap sebagai konsultan pajak atau penaggung. Penanggung pajak diklasifikasikan sebagai berikut:

• Pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi dan membereskan harta debitur yang dinyatakan pailit dalam prosedur kepailitan ini adalah seorang kurator.
• Orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyelesaikan dalam kasus likuidasi dikenal sebagai likuidator.
• Orang yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan membereskan aset debitur selain dari dua keadaan yang telah disebutkan sebelumnya.

Mengenai ayat 3a Pasal 21 UU KUP menyatakan bahwa dalam hal wajib pajak dibubarkan, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi, harta penanggung pajak tidak dapat dibagikan oleh kurator, likuidator, atau penanggung jawab pemberesan sebelum utang pajak dilunasi.

Batas Waktu Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Setelah lewat waktu lima tahun, dihitung sejak tanggal penerbitan STP, SKPKB, SKPKNT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali, yang menjadi penyebab mengapa total pajak yang masih harus dibayar menjadi bertambah banyak, sehingga ketentuan mengenai hak mendahulu dihapuskan.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.