Konsultasi Pajak – Para pekerja dan pelajar dari seluruh Indonesia secara tradisional tertarik untuk tinggal di Jakarta, yang merupakan pusat perkantoran dan ekonomi terbesar di Indonesia. Permintaan akan tempat tinggal jangka pendek, terutama bagi individu yang tidak memiliki tempat tinggal permanen, menghadirkan peluang yang signifikan bagi industri kos-kosan. Banyak pengusaha yang menyadari potensi menguntungkan dari bisnis penyewaan kamar ini karena ribuan orang datang ke Jakarta setiap tahunnya untuk bekerja dan belajar. Tidak selalu perlu memiliki banyak uang untuk memulai bisnis kos-kosan di Jakarta. Dengan rumah kos yang memiliki kurang dari sepuluh pintu, banyak pemilik bisnis yang memulai dari yang kecil.

Meskipun awalnya hanya ada beberapa kamar, penghasilan yang didapat masih bisa sangat besar, terutama jika lokasinya dekat dengan pusat bisnis atau institusi pendidikan. Bahkan tanpa perlu segera mendapatkan banyak kamar, perusahaan ini dapat tumbuh dengan cepat dengan perencanaan yang tepat, administrasi yang kompeten, dan layanan yang baik. Namun, seiring dengan berkembangnya perusahaan, perusahaan juga akan menanggung lebih banyak kewajiban, seperti membayar pajak. Meskipun banyak calon pemilik rumah kos mungkin tidak berpengalaman dalam bidang ini, sangat penting untuk memahami cara kerja undang-undang perpajakan, terutama dengan adanya penyesuaian peraturan terbaru.

Maka, konsultan pajak Jakarta dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan kewajiban pajak para pemilik kos. Ulasan berikut ini akan membahas kewajiban pajak yang dimiliki oleh pemilik rumah kos dengan jumlah kamar kurang dari sepuluh. Dengan menggunakan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam artikel ini.

Akomodasi & Layanan Katering PBJT

Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Pada awalnya, pajak rumah kos ini diatur dalam Perda DKI Jakarta No. 11 Tahun 2010 mengenai Pajak Hotel, yang mendefinisikan hotel sebagai tempat penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Peraturan Daerah Provinsi DKI No. 1 Tahun 2024 telah mengalami pembaruan baru-baru ini yang mengubah nama pajak hotel menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk layanan perhotelan. Istilah “rumah kos” telah diganti dalam undang-undang dengan frasa “tempat tinggal pribadi yang berfungsi sebagai hotel,” yang tidak lagi disebutkan secara tegas.

Baca Juga: Begini Tahapan Mendaftarkan Perusahaan Jadi WP Badan Melalui Coretax

PBJT Jasa Perhotelan, pajak daerah yang dikenakan berdasarkan penggunaan jasa perhotelan oleh pelanggan, berlaku juga untuk rumah kos. Penyewa rumah kos ternyata mempunyai tanggung jawab untuk menyetorkan tarif 10% dari PBJT Jasa Perhotelan. Sebagai contoh, jika sebuah kamar kos disewakan seharga Rp 100.000 per bulan, maka penyewa harus membayar Rp 110.000, dimana Rp 10.000 merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kos kepada pemerintah daerah.

Pajak Penghasilan Pemilik Rumah Kos

Penghasilan dari rumah kos juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), yang berlaku untuk perusahaan, selain PBJT. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 menyatakan bahwa, berbeda dengan pajak atas sewa tanah dan bangunan, penghasilan dari rumah kos diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha.  Oleh karena itu, untuk wajib pajak dengan omzet tahunan kurang dari Rp4,8 miliar, pemilik rumah kos dikenakan aturan PPh Final 0,5% yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Batasan Barang yang Bebas Pajak

Bagi wajib pajak dengan omzet kecil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan keuntungan tambahan. Mereka yang memiliki peredaran bruto tahunan hingga Rp 500 juta dibebaskan dari pajak penghasilan, sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2a. Dengan kata lain, penghasilan dari bisnis rumah kos bebas pajak jika kurang dari Rp500 juta per tahun.

Pemilik Rumah Kos dan Kepatuhan Pajaknya

Sangat penting bagi Anda untuk memahami tanggung jawab pajak Anda dan mematuhi undang-undang yang relevan sebagai pemilik bisnis atau rumah kos. Pemilik bisnis merasa lebih aman karena mengetahui bahwa perusahaan mereka terlindungi dari sanksi apa pun, selain fakta bahwa kepatuhan membantu negara berkembang. Untuk mendukung pembangunan lokal, maka Anda bisa berkonsultasi pada konsultan pajak Jakarta mengenai segala kewajiban pajak, mulai dari penghitungan, hingga pelaporan pajak pemilik kos.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.