Jasa Konsultasi Pajak – Untuk meningkatkan keterbukaan, kepatuhan, dan optimalisasi pendapatan negara, Pemerintah Indonesia terus memperketat peraturan perpajakan di sektor energi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kontraktor dan pemegang izin usaha panas bumi (IUP) serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di industri minyak dan gas bumi (migas), sesuai dengan ketentuan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024.

Mengingat sektor energi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Kontraktor maupun pemegang IUP bisa berkonsultasi dengan konsultan pajak Jakarta agar lebih mudah mengelola kewajiban pajak.

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada industri minyak, gas, dan panas bumi.  Meskipun demikian, sistem pemungutan pajak yang transparan diperlukan karena volume transaksi yang besar dan kompleksitas perusahaan yang tinggi di industri ini. Oleh karena itu, PMK 81/2024 bertujuan untuk menjamin bahwa kontraktor yang bekerja di industri ini memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka dengan cara yang lebih sistematis dan terorganisir.

Penunjukan Kontraktor Sebagai Pemotong Pajak

Kontraktor di industri minyak, gas, dan panas bumi diwajibkan untuk berfungsi sebagai pemungut PPN dan PPnBM, sesuai dengan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 298. Hal ini berlaku untuk unit bisnis yang terhubung, cabang, dan kantor pusat. Akibatnya, selain menerima produk atau jasa dari rekanan, kontraktor juga bertanggung jawab untuk memungut pajak yang terutang atas transaksi tersebut. Selain menagih rekanan, klausul ini mencoba untuk memastikan bahwa kontraktor yang mendapatkan produk atau layanan juga mengumpulkan pajak yang harus dibayar atas pengiriman mereka. Diharapkan bahwa tindakan ini akan meningkatkan akurasi dan kecepatan penerimaan pajak di sektor energi.

Baca Juga: PMK Nomor 81 Tahun 2024: Solusi Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Pengelolaan PPN dan PPnBM

Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Kontraktor untuk Memungut Pajak

Menurut Pasal 299, kontraktor yang ditunjuk harus memungut PPN dan/atau PPnBM atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) mitranya. Mitra yang dimaksud adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar dan menyediakan barang atau jasa kepada kontraktor. Ketika memungut pajak ini, kontraktor harus mempertimbangkan sejumlah faktor penting, seperti:

• Perhitungan Pajak: Ketentuan undang-undang diikuti dalam menghitung jumlah PPN yang dipungut. PPnBM juga harus dipungut sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika produk yang diserahkan termasuk dalam kategori barang mewah.
• Dokumentasi Faktur Pajak: Rekanan yang memberikan produk atau jasa kepada kontraktor diwajibkan oleh Pasal 302 untuk membuat faktur pajak pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran. Secara berkala, faktur pajak ini harus disertakan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN.

Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Kontraktor harus menyetorkan jumlah pajak yang diterima ke kas negara setelah memungutnya. Batas waktu penyetoran ini adalah akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Surat Setoran Pajak (SSP) atau alat administrasi lain yang sebanding dengan SSP digunakan untuk menyelesaikan proses penyetoran. Sesuai dengan Pasal 303, Surat Pemberitahuan Masa PPN harus digunakan secara teratur untuk melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor. Dengan menggunakan sistem yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pelaporan ini harus diselesaikan paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

Sanksi bagi Rekanan dan Kontraktor yang Melanggar Aturan

Pemerintah menegaskan bahwa sanksi administratif akan diterapkan kepada kontraktor dan rekanan yang tidak memenuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pasal 304 mengatur hal ini. Jika pelanggarannya dianggap serius, sanksi yang diberikan bisa berupa bunga, denda, atau bahkan pembekuan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sehingga, memanfaatkan jasa konsultan pajak Jakarta bisa menjadi solusi agar tidak terkena pelanggaran serius tersebut.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.