Konsultan Pajak – Peraturan perpajakan di Indonesia saat ini memberikan perhatian lebih terhadap transaksi yang melibatkan aset-aset mata uang kripto. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, yang menetapkan aturan unik terkait Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aktivitas perdagangan dan keuntungan dari transaksi yang menggunakan aset kripto.

Tujuan dari aturan ini adalah untuk meningkatkan pengumpulan pajak dan kejelasan hukum di sektor ekonomi digital yang berkembang pesat. Sehingga, para investor maupun orang yang melakukan jual beli dengan menggunakan kripto sangat penting untuk memahami kebijakan ini agar bisa mengelola pajak. Namun, akan sangat lebih mudah jika pengelolaan pajak ini dibantu oleh Konsultan Pajak Jakarta, karena mereka pastinya menguasai seluruh kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Pengenaan pajak atas transaksi yang melibatkan aset kripto memiliki beberapa tujuan strategis, seperti meningkatkan kepastian hukum dengan memberikan kerangka hukum yang jelas kepada para pelaku di pasar aset digital, sehingga menurunkan risiko aktivitas ilegal, memperluas basis penerimaan pajak karena volume transaksi aset kripto yang besar, industri ini berpotensi memberikan pemasukan bagi negara, dan memperketat pengawasan kebijakan akan membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas ekonomi digital yang sampai saat ini masih menjadi tantangan.

Transaksi yang melibatkan Aset Kripto Dikenakan Pajak

Sejak diterbitkannya peraturan ini, kepemilikan mata uang kripto secara resmi diklasifikasikan sebagai objek pajak. Baik transaksi aset kripto resmi maupun tidak resmi yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tunduk pada pungutan pajak ini. Mengingat besarnya transaksi yang melibatkan aset kripto, aturan ini dimaksudkan untuk mempermudah administrasi perpajakan. Total nilai transaksi aset kripto di Indonesia dari Januari hingga September 2024 mencapai Rp426,69 triliun, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.  Hal ini menunjukkan besarnya potensi sektor ekonomi digital sebagai sumber pendanaan tambahan bagi pemerintah.

Ketentuan Pengenaan Pajak Aset Kripto

Ada dua bentuk utama pajak yang dikenakan atas transaksi yang melibatkan aset kripto yang diatur dalam PMK 81/2024: 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Jika transaksi aset kripto dilakukan melalui dealer fisik yang terdaftar di Indonesia, tarif PPN ditetapkan sebesar 1% dari jumlah transaksi bruto.
• Tarif PPN sebesar 2% dari nilai transaksi bruto lebih tinggi untuk transaksi yang dilakukan melalui platform yang tidak terdaftar.

Baca Juga: Rp38,6 Triliun untuk Insentif PPh 21 DTP: Bagaimana Ini Membantu Industri Padat Karya?

Pajak Penghasilan (PPh)

Jika transaksi dilakukan di platform resmi yang terdaftar, keuntungan dari transaksi aset kripto dikenakan PPh final Pasal 22 sebesar 0,1% dari nilai transaksi bruto. Tarif PPh pasal 22 final naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu 0,2% dari nilai transaksi bruto untuk transaksi yang dilakukan di platform yang tidak terdaftar dengan benar. Operasi penambangan aset kripto dikenakan pajak selain pajak perdagangan.

Bergantung pada tingkat transaksi yang relevan, penambang yang menjual aset yang ditambang kepada pihak ketiga akan bertanggung jawab atas pajak penghasilan utama. Penambang tetap diwajibkan untuk melaporkan dan membayar pajak meskipun hasil penambangan digunakan untuk transaksi pribadi. Pastinya terdengar cukup rumit, bukan? Inilah alasan mengapa Konsultan Pajak Jakarta hadir untuk membantu Anda sebagai wajib pajak dalam mempermudah pengelolaan pajak Anda.

Dampak dan Kemungkinan Pendapatan Negara

Sejak mulai dikenakan pajak pada tahun 2022, pendapatan dari transaksi aset kripto telah mencapai angka kumulatif Rp914,2 miliar per September 2024, dengan kontribusi Rp115,36 miliar hanya dalam tiga bulan terakhir. Pendapatan ini menunjukkan bahwa ekonomi digital-khususnya transaksi yang melibatkan aset kripto-dapat menjadi sumber pendapatan pajak yang strategis bagi pemerintah, terutama dalam hal meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.