Konsultasi Pajak – Meskipun UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebelumnya menyerukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, namun pemerintah telah menegaskan melalui pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto dan penerbitan PMK No. 131 Tahun 2024 bahwa tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, sedangkan untuk barang dan jasa lain yang tidak tergolong barang mewah tetap dikenakan tarif PPN 11 persen yang telah berlaku sejak tahun 2022.

Akankah pasar modal terkena imbasnya? Sebagai investor maupun seseorang yang memiliki urusan dalam pasar modal, Anda bisa meminta bantuan pada Konsultan pajak Jakarta untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan peralihan kebijakan pajak dalam transaksi di pasar modal, bahkan yang berkaitan dengan PPN atas Barang Mewah.

Penjelasan BEI tentang PPN 12 Persen di Pasar Modal

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengeluarkan surat edaran mengenai penyesuaian tarif PPN yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. “Tarif PPN 12 persen dihitung dengan mengambil 11/12 dari nilai faktur sebagai nilai objek pajak, yang menghasilkan tarif efektif PPN sebesar 11 persen,” ujar Irvan Susandy, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI. Beban pajak ini akan dibebankan kepada Anggota Bursa (AB), yang kemudian akan meneruskannya kepada nasabah mereka, tambah Irvan. Karena sistem yang baru ini akan menerapkan tarif yang sama untuk semua transaksi di bursa, maka emiten juga akan dikenakan persyaratan yang sama.

Persetujuan Presiden untuk Barang Mahal

Presiden Prabowo Subianto memberikan penegasan pada tanggal 31 Desember 2024, bahwa tarif PPN akan naik menjadi 12% hanya untuk barang dan jasa mewah. Produk mewah mencakup barang-barang seperti kapal, pesawat pribadi, dan tempat tinggal mewah. Jasa yang tidak diklasifikasikan sebagai produk mewah akan terus dikenakan tarif PPN 11%.

Dampak Investor dan Reaksi Pasar

Karena dampak kenaikan PPN yang diantisipasi sebelumnya terbukti tidak terlalu besar, para pelaku pasar tampaknya mengapresiasi perubahan ini. Investor lebih tertarik pada pergerakan pasar dan kebijakan moneter dibandingkan dengan penyesuaian tarif PPN, menurut Hendra Stevin dari NH Korindo Sekuritas. Meskipun begitu, struktur biaya transaksi tetap akan terpengaruh oleh perubahan tarif tersebut. Untuk menjamin transisi yang mulus, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masih bekerja sama dengan pihak berwenang.

Baca Juga: Konsultan Pajak: Solusi Cerdas Hadapi Masa Transisi Kebijakan PPN 12%

Pengetahuan dan Tindakan Aktif

Para pelaku pasar diimbau oleh BEI untuk memahami secara spesifik perkembangan ini agar dapat memprediksi dampaknya. Dalam rangka menjaga stabilitas pasar, BEI dan KSEI akan terus melakukan edukasi kepada anggota bursa, emiten, dan konsumen. Upaya Pemerintah untuk menyeimbangkan antara penerimaan pajak negara dan daya tarik investasi di pasar modal Indonesia tercermin dalam kebijakan ini. Diharapkan para pelaku pasar akan terus melakukan langkah-langkah proaktif untuk bersiap-siap menghadapi perubahan ini demi menjaga kelancaran operasional dan daya saing investasi.

Salah satu langkah yang termasuk paling tepat juga adalah dengan berkonsultasi melalui Konsultan Pajak Jakarta. Karena sebagai profesional pajak pastinya mereka memahami dasar pengenaan pajak yang berlaku dalam dunia investasi ini. Bahkan dengan adanya berbagai perusahan kebijakan, konsultan pajak bisa menjadi garda terdepan bagi wajib pajak yang kekurangan mendapatkan informasi seputar kebijakan pajak terbaru yang berlaku saat ini.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.