Konsultan Pajak – Gagasan tentang Beneficial Owner (BO) menjadi semakin penting dalam konteks perpajakan internasional, terutama seiring dengan meningkatnya upaya internasional untuk menghentikan penghindaran pajak dan pengalihan keuntungan yang tidak semestinya. Penerapan hukum yang berkaitan dengan Beneficial Owner telah mulai menarik perhatian di Indonesia. Mari kita telusuri lebih jauh! Sebagai wajib pajak Anda bisa berkonsultasi dengan Konsultan Pajak Jakarta jika kesulitan dalam mengelola kewajiban pajak secara efisien. Lebih baik menggunakan jasa ahli pajak dibandingkan melakukan penghindaran pajak.

Apa itu Beneficial Owner?

Secara umum, Beneficial Owner adalah orang atau organisasi yang, meskipun tidak memiliki daftar pemilih yang sah, memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari suatu aset. Pemerintah harus mengetahui siapa yang sebenarnya mengendalikan organisasi tersebut, dan hal ini sangat penting. Frasa ini sering digunakan dalam konteks perpajakan untuk memastikan siapa yang benar-benar berhak atas pendapatan atau keuntungan suatu entitas sehingga dapat dikenakan pajak dengan benar dan adil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menguraikan tekad Indonesia untuk memerangi pencucian uang, menjadi landasan untuk hal ini.

Memberitahukan BO untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan data mereka sebagai Beneficial Owner kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah salah satu poin penting dari Perpres tersebut. Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, entitas yang gagal melaporkan data Beneficial Owner dapat menghadapi konsekuensi administratif.

Standar untuk Menilai Status Beneficial Owner

Bergantung pada situasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan, istilah “Beneficial Owner” dalam praktiknya dapat berarti beberapa hal. Meskipun demikian, sejumlah standar umum sering diterapkan dalam konteks perpajakan internasional, termasuk Indonesia, untuk memastikan status Beneficial Owner:

• Memiliki hak atas pendapatan atau keuntungan aset: Beneficial Owner harus memiliki pengaruh substansial atas penghasilan atau aset meskipun mereka tidak memilikinya secara fisik. Oleh karena itu, seorang pemilik tidak dapat dianggap sebagai Beneficial Owner jika mereka hanya memiliki hak nominal atas aset dan tidak memiliki kendali atas bagaimana aset tersebut dikelola.
• Siap untuk menanggung risiko yang terkait dengan aset dan memetik hasil dari pengelolaannya: Dalam situasi ini, seseorang atau organisasi tidak dapat dianggap sebagai Beneficial Owner jika mereka hanya bertindak sebagai perantara dan tidak menanggung risiko apa pun.

Baca Juga: Attributable Principle: Kunci Penghindaran Pajak Berganda dalam Perdagangan Global

Konsekuensi Penerapan Aturan Beneficial Owner

Peraturan Beneficial Owner memiliki konsekuensi penting bagi bisnis, terutama perusahaan internasional yang melakukan bisnis di Indonesia. Konsekuensi tersebut antara lain:

• Basis Data Pajak yang Kuat: Basis data pajak pemerintah dapat diperkuat dengan memasukkan informasi Beneficial Owner. Pemerintah dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum pajak dengan informasi yang lebih komprehensif tentang siapa yang benar-benar memiliki dan mengendalikan perusahaan.
• Peningkatan Kepatuhan terhadap Hukum Pajak: Kewajiban untuk mengungkapkan Beneficial Owner memudahkan otoritas pajak untuk melakukan audit dan memastikan bahwa pajak dibayarkan sesuai dengan persyaratan yang relevan. Dengan menggunakan struktur kepemilikan yang tidak transparan, hal ini juga membantu pencegahan penghindaran pajak.
• Sanksi untuk Organisasi yang Tidak Patuh: Sanksi administratif, seperti larangan untuk mengubah anggaran dasar atau mendaftarkan entitas baru, dapat dikenakan pada entitas yang gagal mematuhi persyaratan pelaporan Beneficial Owner. Hal ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan benar. Bahkan lebih mudah jika berkonsultasi dengan Konsultan Pajak Jakarta Pajak untuk mengelola pajak lebih efisien, dibandingkan melakukan penghindaran pajak yang berujung pada sanksi.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.