Jasa Konsultan Pajak – Seperti yang kita ketahui bersama, pajak khususnya di Indonesia merupakan fondasi perekonomian suatu negara. Kepentingan umum masyarakat, termasuk mendanai layanan publik, pembangunan, dan pemerintahan, dilayani oleh penerimaan pajak. Wajib pajak dan Konsultan Pajak Jakarta secara bersama-sama berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang memiliki perekonomian semakin baik. Namun, dalam sebuah cuitan di salah satu halaman media sosialnya, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2024 tidak mencapai target APBN 2024. Kenyataannya, kebocoran pajak menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target. Hilangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya bisa dikumpulkan oleh negara adalah kebocoran ini.

Agar pemerintah dan masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan, penting bagi kita untuk memahami sumber-sumber kebocoran pajak. Ada beberapa sumber utama kebocoran pajak, menurut berbagai penelitian dan pendapat para ahli pajak:

Shadow Economy

Istilah “shadow economy” mengacu pada aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara formal oleh pemerintah. Pekerjaan informal, transaksi tunai tanpa bukti, perusahaan tanpa izin, dan perdagangan komoditas terlarang adalah beberapa contoh kegiatan ini. Usaha kecil yang gagal mengungkapkan pendapatan mereka yang sebenarnya atau pedagang tanpa izin perusahaan adalah contoh nyata. Salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah sektor informal yang cukup besar. Dari 142,18 juta orang yang bekerja di Indonesia, sekitar 59,17% masih bekerja di sektor yang tidak terorganisir, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Karena kegiatan ini tidak dimasukkan ke dalam sistem administrasi perpajakan, sulit bagi otoritas pajak untuk mengawasinya.

Akibatnya, potensi pajak dari sektor ini tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menawarkan insentif kepada usaha kecil untuk mengajukan pajak mereka menggunakan perhitungan pajak PP 55/2022.

Baca Juga: Dari PIC hingga TKU: Peran, Fitur, dan Manfaat Coretax DJP bagi Wajib Pajak

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Praktik perusahaan multinasional yang memindahkan pendapatan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak untuk menghindari pembayaran pajak di negara asalnya dikenal sebagai erosi basis dan pengalihan laba, atau BEPS. Taktik ini sering kali mengeksploitasi celah hukum internasional untuk membuat pendapatan bisnis “menghilang” dari wilayah dengan pajak tinggi. Karena sumber daya pajaknya yang rendah, Indonesia sangat rentan terhadap dampak BEPS sebagai negara berkembang. Diharapkan bahwa tindakan-tindakan ini akan mengurangi celah BEPS dan meningkatkan transparansi pajak lintas batas.

Faktur Pajak Palsu

Pelanggaran pajak yang dikenal sebagai “faktur pajak fiktif” terjadi ketika faktur pajak dibuat tanpa transaksi yang sebenarnya dalam upaya untuk mendapatkan kompensasi atau kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih rendah secara ilegal.

Kegiatan ini sering kali melibatkan pemalsuan dokumen dan jaringan partisipan yang rumit. Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan teknologi analisis data, termasuk Coretax, yang telah digunakan sejak tahun 2025, untuk mengidentifikasi tren yang meragukan dan meningkatkan pengawasan. Jangan sampai wajib pajak mengelola fiktif faktur pajak seperti ini karena bisa terkena sanksi berat, solusinya adalah dengan mempercayakannya pada Konsultan Pajak Jakarta.

Penyalahgunaan Sumber Daya Pajak

Tidak diragukan lagi, kebocoran pajak yang paling dekat terjadi ketika fasilitas pajak yang disediakan pemerintah disalahgunakan oleh individu yang tidak berhak atau digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan peraturan resmi pemerintah. Misalnya, perusahaan yang seharusnya menggunakan fasilitas pajak untuk meningkatkan produksi, malah menggunakannya untuk tujuan lain. Selain merugikan negara, hal ini juga tidak adil bagi pembayar pajak lain yang membayar pajak secara penuh. Diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi kebocoran pajak, dimulai dengan memperkuat penegakan hukum dan sistem pengawasan melalui audit berbasis risiko untuk membuat para pelanggar jera.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.