Jasa Konsultan Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi (SP2DK) sebagai salah satu alat pengawasan untuk memastikan pajak dibayarkan. Surat permintaan yang satu ini diterbitkan oleh DJP sebagai tujuan untuk wajib pajak pada saat laporan pajak atau SPT diajukan dan jika ditemukan data internal wajib pajak yang berbeda. Jika Anda sebagai wajib pajak ingin mengajukan surat ini, maka Anda bisa berkonsultasi dengan Konsultan Pajak Jakarta untuk membantu Anda mengelola berbagai urusan perpajakan Anda.

Beberapa jenis hasil SP2DK yang umum, cara mengatasinya, dan potensi risiko adalah sebagai berikut:

Perbedaan Nilai Pembelian antara SPT PPN dan SPT Pajak Penghasilan Badan Biaya Pembelian

• Deskripsi Hasil: Nilai pembelian dalam laporan keuangan atau SPT Pajak Penghasilan Badan berbeda dengan nilai PPN masukan (pembelian) dalam SPT PPN. Rekonsiliasikan nilai pembelian yang dilaporkan dan jelaskan perbedaan sebagai bagian dari strategi penanganan.
• Risiko: Kantor Pajak dapat menyimpulkan adanya penggelembungan biaya barang yang dijual (COGS) jika PPN masukan lebih rendah dari harga pembelian.

Kantor Pajak mungkin mencurigai adanya COGS yang tidak tercatat, yang dapat mengindikasikan penjualan yang tidak dilaporkan, jika PPN masukan lebih tinggi (dengan asumsi margin laba kotor konstan). Audit pajak dapat terjadi jika penjelasan tidak memadai dan tidak dilakukan penyesuaian.

Laporan Transaksi Termasuk Aset Tetap tanpa Pajak Pertambahan Nilai KMS

• Penjelasan hasil: Bangunan ditambahkan ke Laporan Pajak Korporasi sebagai aset tetap tanpa dokumen pendukung transaksi pembelian atau laporan PPN atas kegiatan konstruksi sendiri (KMS).
• Strategi Penanganan: Wajib pajak diharuskan memverifikasi apakah transaksi memenuhi syarat sebagai konstruksi sendiri yang dikenakan PPN dan memberikan penjelasan asal usul penambahan aset.
• Risiko: Jika Kantor Pajak menentukan bahwa wajib pajak melakukan pembangunan sendiri, PPN mungkin harus dibayarkan.

Baca Juga: Pencabutan PKP 2025: Ketahui Penyebab, Proses, dan Cara Mengajukan Banding

Ketidaksesuaian Perubahan pada Neraca dan Laporan Laba Rugi

• Ringkasan Hasil: DJP berpendapat bahwa penyesuaian neraca dari tahun ke tahun tidak konsisten dengan laporan laba rugi.
• Pendekatan Penanganan: Wajib Pajak diharuskan memberikan justifikasi yang lengkap dan berurutan untuk penyesuaian neraca ini, beserta bukti pendukung.
• Risiko: DJP mungkin mendeteksi kesalahan dalam pelaporan keuangan atau penyusunan SPT. DJP dapat melakukan audit tambahan jika koreksi ditolak tanpa penjelasan yang valid.

Kredit Pajak Masukan yang Diduga Tidak Dapat Dikreditkan

• Strategi Penanganan: Wajib Pajak diharuskan untuk menyediakan dokumen dan justifikasi hukum untuk kelayakan kredit pajak masukan.

Ketidaksesuaian antara Nilai Laporan Pajak Bulanan dan Biaya Terkait

• Ringkasan Temuan: Jumlah yang tercantum dalam laporan pajak penghasilan bulanan (PPh 21, 23) dan biaya dalam laporan keuangan yang harus dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak berbeda.
• Pendekatan Pengelolaan: Wajib pajak diharuskan memberikan penjelasan atas perbedaan tersebut, seperti adanya natura, fakta bahwa beberapa biaya tidak dikenakan pajak, atau klausul lain.

Permintaan audit atau penyesuaian dapat dipicu oleh perbedaan yang tidak dapat dijelaskan.

Saran dalam Mengelola SP2DK

Jika Anda ingin segera menangani surat ini, maka sertakan dokumen pendukung dan penjelasan yang lengkap atau jika Anda kebingungan bagaimana cara mengajukannya, maka Konsultan Pajak Jakarta sebagai solusinya. Untuk memastikan solusi yang diberikan sesuai dengan peraturan perpajakan, koordinasikan dengan tim keuangan internal atau profesional perpajakan. Menyelesaikan SP2DK tanpa melalui tahap audit formal akan menjadi lebih mudah dengan pendekatan proaktif, kolaboratif, dan berbasis data.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.