Konsultasi Pajak – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) telah secara resmi diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari aktivitas digital yang dilakukan di luar negeri, yang hingga saat ini belum dikenakan pajak secara optimal.

Sebagai akibatnya, SPP TDLN teknologi unik yang dapat mengakses dan memudahkan pengumpulan pajak atas transaksi digital internasional diperlukan. Jika Anda wajib pajak yang berhubungan dengan transaksi luar negeri dan kebingungan mengelola pajak Anda, maka solusi terbaiknya adalah dengan berkonsultasi pada Konsultan Pajak Jakarta.

Mengenai SPP TDLN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri dikumpulkan melalui sistem berbasis teknologi yang disebut Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN). Transaksi ini melibatkan pertukaran informasi, data, dan/atau layanan melalui internet, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 mendefinisikan SPP TDLN dan cakupan transaksi digital lintas batas.

Tujuan SPP TDLN

SPP-TDLN adalah sistem nasional yang dibentuk sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 dengan tujuan sebagai berikut:

• Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemungutan pajak atas transaksi digital internasional.
• Mengembangkan sistem pemungutan pajak yang unik dan mampu menangani transaksi digital yang dilakukan di luar negeri.
• Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengumpulan pajak yang adil untuk transaksi digital internasional.
• Meningkatkan pendapatan negara dengan menyederhanakan proses pengumpulan pajak untuk transaksi online internasional.

Pelaksanaan SPP TDLN oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara

Sistem Pemungutan Pajak untuk Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN) sedang diimplementasikan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor teknologi layanan keuangan dan sistem pembayaran, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 68/2025. Faktor-faktor berikut dipertimbangkan dalam penunjukan ini:

• SPP-TDLN harus segera diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan negara.
• Kebutuhan akan sistem pemungutan digital skala global.
• Kebutuhan akan teknologi khusus yang dapat diakses secara instan untuk mengimplementasikan SPP TDLN.
• Betapa krusialnya kerahasiaan data transaksi bagi implementasi SPP TDLN.
• Pengembangan sistem tanpa memerlukan komitmen awal dari pemerintah.

Baca Juga: Bebas Lapor Pajak? Ini Syarat Rahasia yang Bikin Kamu Gak Perlu Ribet Urus SPT Tahunan!

Tanggung jawab PT Jalin Pembayaran Nusantara dalam SPP TDLN

Telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2025 Pasal 3 ayat 5 PT Jalin Pembayaran Nusantara memiliki beberapa tanggung jawab penting dalam implementasi SPP-TDLN, termasuk:

• Pengujian (sandboxing) untuk menentukan apakah uji teknologi dan persyaratan administratif telah komprehensif.
• Memastikan keandalan sistem dan keberlanjutan teknologi berdasarkan hasil pengujian (sandboxing) dalam proses pemungutan PPN untuk transaksi digital internasional.
• Melaksanakan prosedur pemungutan PPN untuk transaksi digital internasional.
• Menjaga keamanan sistem, termasuk data dan informasi yang berkaitan dengan SPP TDLN dalam hal kerahasiaan, integritas, dan aksesibilitas.
• Menyediakan modal operasional dan pemeliharaan sistem yang diperlukan untuk memfasilitasi implementasi SPP TDLN.
• Bekerja sama dengan tim koordinasi yang ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan SPP TDLN.
• Menerapkan semua persyaratan hukum, aturan, dan petunjuk operasional.

Kompensasi Administrator SPP TDLN

Uang yang dikumpulkan dari PPN melalui PT Jalin Pembayaran Nusantara ditransfer ke kas negara sebagai pendapatan negara sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 68/2025. PT Jalin Pembayaran Nusantara akan menerima kompensasi untuk implementasi SPP TDLN guna melaksanakan pengumpulan pajak. Menteri yang ditunjuk memutuskan jumlah kompensasi setelah mengusulkannya kepada tim koordinasi. Pendapatan PPN kas negara diperhitungkan saat pembayaran biaya layanan.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.