Konsultasi Pajak – Bagi Wajib Pajak Pengusaha (PKP), penerbitan faktur pajak terlambat dapat menimbulkan konsekuensi serius. Faktur pajak harus diterbitkan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan, karena faktur tersebut berfungsi sebagai bukti resmi atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain kemungkinan dikenakan denda administratif sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), keterlambatan penerbitan faktur juga dapat membuat kredit pajak masukan dari transaksi menjadi tidak dapat dikreditkan.

Oleh karena itu, salah satu langkah terpenting dalam menjaga kepatuhan dan reputasi perusahaan adalah memahami risiko, peraturan, dan strategi untuk menghindari penerbitan faktur pajak setelah batas waktu yang ditentukan. Anda juga bisa meminta bantuan pada Konsultan Pajak Jakarta untuk menangani kewajiban pajak Anda sesuai dengan kebijakan pajak yang berlaku dan mencegah denda pajak.

Akibat Penerbitan Faktur Pajak Terlambat

Selain menimbulkan masalah administratif, penerbitan faktur pajak terlambat dapat berdampak langsung pada stabilitas keuangan, reputasi, dan efisiensi perusahaan Anda. Berikut adalah risiko yang perlu diperhatikan:

Sanksi Administratif Negatif

Berdasarkan Pasal 14(4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak (PKP) akan dikenakan sanksi administratif sebesar 1% dari Nilai Pajak Terutang (DPP) untuk setiap faktur pajak yang tidak diterbitkan tepat waktu. Misalnya, denda sebesar IDR 1 juta akan dikenakan untuk setiap faktur jika nilai DPP transaksi adalah IDR 100 juta. Beban denda meningkat seiring dengan nilai transaksi.

Perubahan Pajak Selama Audit

Penyesuaian pajak dapat mengikuti hal ini, yang dapat menyebabkan biaya atau denda tambahan dalam bentuk PPN yang belum dibayar. Kemungkinan audit dan inspeksi akan meningkat, terutama jika keterlambatan terus terjadi.

Hak Kredit Pajak Masukan Hilang

Penerbitan faktur pajak yang terlambat dapat memiliki konsekuensi serius bagi pembeli atau mitra PKP: Kredit pajak masukan tidak dapat diklaim. Hal ini dapat menyebabkan keluhan, perselisihan bisnis, dan hilangnya kepercayaan di antara mitra bisnis.

Baca Juga: Waspada Penipuan Digital: Mengurai Modus APK Palsu dan Phishing Berkedok DJP

Ancaman terhadap Hubungan Bisnis dan Reputasi

Penundaan yang sering terjadi dapat memberikan kesan bahwa bisnis menangani kewajiban pajaknya secara tidak profesional. Pelanggan atau pemasok mungkin enggan melanjutkan kolaborasi, terutama jika mereka telah mengalami kerugian akibat penundaan tersebut.

Gangguan Administrasi Internal dan Arus Kas

Prosedur administratif yang tertunda dapat memengaruhi pelaporan keuangan dan catatan akuntansi. Denda dan kehilangan kesempatan kredit pajak juga dapat mengurangi arus kas yang sehat, yang membuat perencanaan dan pengembangan bisnis menjadi lebih sulit.

Cara Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Terlambat

Langkah-langkah pencegahan berikut harus diambil oleh PKP untuk menghindari faktur pajak terlambat:

• Gunakan aplikasi e-Faktur Terintegrasi: Sistem yang terhubung langsung dengan DJP mempercepat proses penerbitan faktur dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia.
• Terapkan SOP untuk pembuatan faktur pajak: Pastikan tim pajak atau keuangan memiliki alur kerja yang jelas dengan batas waktu dan prosedur verifikasi.
• Pantau tanggal jatuh tempo transaksi: Gunakan kalender pajak atau pengingat elektronik untuk melacak tanggal jatuh tempo faktur.
• Berikan pelatihan pajak secara berkala: Tim internal harus memahami aturan terbaru dan konsekuensi keterlambatan.
• Bekerja sama dengan Konsultan Pajak Jakarta yang berpengalaman: Bekerja sama dengan penasihat pajak atau penyedia layanan dapat menjadi opsi jika perusahaan belum siap secara internal.

Denda sebesar 1% dari jumlah yang dikenakan pajak, hilangnya hak kredit pajak masukan, dan kerusakan reputasi perusahaan dapat timbul akibat penagihan pajak yang terlambat. Wajib pajak dapat mencegah keterlambatan dan menjaga kepatuhan pajak dengan memahami peraturan, menerapkan SOP yang tepat, dan menggunakan teknologi e-invoicing. Selain diwajibkan oleh hukum, kepatuhan pajak merupakan investasi dalam menjaga kepercayaan dan kelancaran operasional perusahaan Anda.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.