Konsultasi Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan pedoman baru untuk audit pajak berdasarkan data spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025. DJP akan melakukan audit spesifik jika terbukti terdapat pajak yang kurang dibayar atau belum dibayar. Dibandingkan dengan audit biasa yang dapat memakan waktu antara enam hingga sepuluh bulan, audit spesifik diselesaikan secara signifikan lebih cepat. Seluruh kendala perpajakan ini solusinya adalah dengan meminta bantuan pada Konsultan Pajak Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan pajak Anda.

Jenis audit menentukan jangka waktu:

• Jangka waktu untuk audit rutin, yang juga dikenal sebagai audit komprehensif, adalah enam bulan sejak tanggal surat pemberitahuan audit hingga tanggal laporan audit pajak.
• Audit kantor dapat diperpanjang maksimal dua bulan, sedangkan audit lapangan dapat diperpanjang maksimal empat bulan.

Audit Khusus dengan Batas Waktu 10 Hari Kerja

Audit khusus adalah audit terbatas terhadap item tertentu dalam SPT atau kewajiban pajak tertentu yang dilakukan secara sederhana. Masa audit hanya 10 hari kerja jika terdapat bukti kuat bahwa pajak yang terutang belum dibayar. Selain itu, batas waktu maksimum 10 hari kerja berlaku untuk pelaporan hasil audit dan tahap pembahasan akhir hasil audit (PAHP). Karena auditor fokus langsung pada bukti yang tersedia, proses keseluruhan dapat berjalan lebih cepat.

Dampak bagi Wajib Pajak

Meskipun aturan ini menyederhanakan prosedur, wajib pajak yang menjadi sasaran audit berbasis data tertentu menghadapi sejumlah dampak, seperti:

• Setelah surat pemberitahuan audit diberikan, auditor tidak diwajibkan untuk mengadakan pertemuan awal.
• Sebelum hasil audit diselesaikan, wajib pajak tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi atau menyajikan bukti tambahan karena temuan awal tidak dibahas.
• Jika masih ada ketidaksepakatan mengenai dasar hukum koreksi auditor, wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan jaminan kualitas (QA). Untuk menghindari masalah pajak seperti ini, Anda bisa berkonsultasi dengan Konsultan Pajak Jakarta.

Baca Juga: PSAK vs OECD: Bagaimana Aset Tak Berwujud Dihargai dan Dilaporkan secara Global?

Apa Saja Data Konkret yang Dimaksud?

PMK 15/2025 mengatur beberapa jenis data konkret yang dapat menjadi dasar audit, seperti:

• Faktur pajak yang tidak termasuk dalam Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periodik tetapi telah disetujui oleh sistem DGT.
• Bukti pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan yang belum diungkapkan oleh penerbit.

Informasi transaksi pajak yang dapat langsung digunakan untuk menentukan kewajiban pajak, seperti:

kompensasi PPN berlebih yang tidak sesuai dengan laporan, kredit pajak masukan yang tidak sesuai aturan, PPN yang kurang dibayar atau tidak dibayar, penggunaan insentif pajak yang tidak tepat, penghasilan yang tidak dilaporkan berdasarkan bukti pemotongan pajak DGT, dan data SP2DK yang disepakati tetapi tidak dipenuhi.

Pertanyaan Umum Mengenai Audit Data Pajak Konkret

Apa itu audit pajak berdasarkan data konkret?

Ketika ada bukti yang jelas bahwa pajak yang terutang belum dibayar atau dibayar kurang, DGT melakukan audit pajak berdasarkan data konkret. Audit ini bersifat terfokus, mengarah pada kewajiban pajak tertentu atau item dalam laporan pajak.

Apa perbedaan antara audit data konkret dan audit konvensional?

Tergantung jenisnya (kantor atau lapangan), audit rutin atau mendalam dapat memakan waktu enam hingga sepuluh bulan. Audit berdasarkan data konkret, di sisi lain, jauh lebih cepat, hanya membutuhkan sepuluh hari kerja.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk audit pajak biasa?

• Audit kantor: enam bulan, dengan perpanjangan maksimal dua bulan.
• Audit lapangan: enam bulan, dengan perpanjangan maksimal empat bulan.

Akibatnya, audit rutin dapat memakan waktu hingga sepuluh bulan secara total.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.