Konsultan Pajak Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang berupaya lebih keras untuk mendigitalisasi sistem perpajakan negara. Pembentukan dan pengembangan Single Profile Wajib Pajak, sebuah sistem data terintegrasi yang menggabungkan semua informasi wajib pajak dari berbagai sumber ke dalam satu platform, merupakan salah satu inisiatif strategis yang saat ini mendapat perhatian.

Untuk mendukung kebijakan perpajakan yang lebih terfokus dan meningkatkan kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak, DJP dan Kemenkeu berencana untuk membangun basis data tunggal, akurat, terkini, dan komprehensif melalui program ini.

Pengetahuan pajak seperti ini sangat penting untuk diketahui agar Anda sebagai wajib pajak dapat mengelola pajak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun, jika Anda menemukan kebingungan atau kesulitan dalam melakukan kewajiban pajak Anda. Maka, selalu ada solusinya yakni berkonsultasi dengan Konsultan Pajak Jakarta untuk membantu Anda menyelesaikan permasalahan pajak.

Satu Identitas untuk Semua Urusan Pajak dengan Single Profile Policy

Pemerintah memperkenalkan Kebijakan Profil Tunggal (KPT) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai respons terhadap tantangan tersebut. Nomor Induk Kependudukan (NIK) berfungsi sebagai identitas tunggal wajib pajak dalam kebijakan ini. Selain sebagai reformasi administratif, langkah ini merupakan taktik kunci untuk mengembangkan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan dapat dipercaya, maka DJP dapat:

• Mengidentifikasi wajib pajak secara akurat menggunakan basis data terintegrasi tunggal
• Mengurangi kemungkinan duplikasi dan kebocoran data
• Memperkuat layanan publik dan pengawasan.

Selain itu, kebijakan ini menetapkan kerangka kerja baru untuk menciptakan ekosistem kepatuhan sukarela di mana pajak dipandang oleh masyarakat sebagai kontribusi nyata yang diawasi oleh sistem yang mudah digunakan, aman, dan transparan, bukan sebagai beban.

Tujuan dan Arah Kebijakan

Inisiatif Kementerian Keuangan untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan negara tanpa mengandalkan kenaikan tarif pajak juga mencakup integrasi data ini. Pemerintah akan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang aktivitas ekonomi setiap entitas terkait pajak, bea cukai, dan pembayaran pendapatan negara non-pajak berkat Profil Tunggal.

Baca Juga: Mengenal Tax Refund, Apa Saja Manfaatnya Bagi Turis Asing dan Sektor Pariwisata?

Meskipun PMK No. 70 Tahun 2025 membuka prospek pertumbuhan integrasi antara kementerian dan lembaga di masa depan, Deni menekankan bahwa strategi Profil Tunggal masih berfokus pada integrasi antar divisi di dalam Kementerian Keuangan. Sebagai catatan, telah ada beberapa bentuk integrasi yang telah lama ada, seperti Nomor Identifikasi Usaha (NIB) yang digunakan dalam sistem ekspor-impor dan logistik antara Bea Cukai dan Kementerian Investasi/BKPM.

Badan Jendela Tunggal Nasional Kementerian Keuangan (LNSW), yang telah mengadopsi konsep informasi tunggal bagi pemangku kepentingan seperti importir, eksportir, dan perusahaan logistik, bertanggung jawab mengelola data ini. Sebagai wajib pajak Anda selalu bisa meminta bantuan pada Konsultan Pajak Jakarta untuk mengurus perpajakan Anda sesuai dengan kebijakan pajak terbaru yang berlaku di Indonesia.

Kendala Implementasi dan Tata Kelola Data

Setiap kebijakan digitalisasi publik memiliki dua sisi: risiko dan efisiensi. Kombinasi NIK dan NPWP secara signifikan meningkatkan sensitivitas data pajak. Tujuan strategi ini adalah meningkatkan kepercayaan publik, yang dapat terganggu oleh kebocoran data atau penyalahgunaan jika tidak ada tata kelola yang baik. Oleh karena itu, keamanan siber berlapis, enkripsi transparan, sistem audit akses, dan prosedur penyelesaian sengketa publik dalam kasus kesalahan data atau penyalahgunaan harus diterapkan dengan SPP.

Harmonisasi tata kelola lembaga merupakan masalah lain, selain pertimbangan keamanan. Interoperabilitas sistem, standarisasi format, dan penyelarasan arsitektur data diperlukan untuk integrasi DJP dan Dukcapil. Untuk memastikan bahwa manfaat teknologi ini melampaui tingkat pusat, pemerintah juga harus memastikan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki akses yang setara terhadapnya.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.