Konsultan Pajak – Ketika wajib pajak tidak setuju dengan otoritas pajak mengenai jumlah pajak yang harus dibayar, hasil audit, atau putusan keberatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sengketa pajak dapat terjadi. Dalam hal ini, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami cara menyelesaikan sengketa pajak agar proses hukum diikuti dan kesimpulan yang adil tercapai. Wajib pajak tentu saja tidak perlu putus asa dalam menyelesaikan sengketa pajak ini, karena Konsultan Pajak Jakarta dapat membantu Anda untuk menyelesaikan sengketa pajak mulai dari awal hingga semuanya usai.

Apa itu Sengketa Pajak?

Sengketa pajak adalah perselisihan antara petugas pajak yang berwenang menegakkan undang-undang pajak dengan wajib pajak atau penjamin pajak. Perselisihan ini umumnya timbul akibat penerbitan putusan atau tindakan administratif oleh otoritas pajak yang dianggap merugikan wajib pajak. Putusan tersebut dapat berupa temuan audit, surat penetapan pajak, atau putusan lain yang memungkinkan pengajuan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jenis-Jenis Sengketa Pajak

Sengketa pajak seringkali mengambil beberapa bentuk, seperti:

• Sengketa Objek Pajak: Ini terjadi ketika wajib pajak mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti SKPKB (Surat Ketetapan Pajak atas Kurang Bayar).
• Sengketa Banding Pajak: Ini terjadi ketika wajib pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak karena tidak puas dengan hasil keberatan yang diajukan.
• Sengketa Gugatan Pajak: Ini terjadi ketika wajib pajak merasa dirugikan oleh putusan otoritas pajak terkait penagihan pajak, koreksi, atau hal lain.
• Sengketa Pemeriksaan: Jika wajib pajak tidak setuju dengan putusan Pengadilan Pajak yang telah final dan mengikat secara hukum, mereka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Tahapan Penyelesaian Sengketa Pajak

Penyelesaian sengketa pajak umumnya melibatkan sejumlah langkah yudisial dan administratif. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut:

Pengajuan Keberatan Pajak

Wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada DJP jika tidak setuju dengan hasil audit pajak. Batasan waktu adalah tiga bulan sejak tanggal penerimaan surat penetapan pajak. Isi surat harus jelas, ditulis dalam bahasa Indonesia, dan didukung oleh argumen dan dokumen pendukung. Dalam waktu satu tahun setelah menerima surat, DJP harus mengambil keputusan mengenai keberatan tersebut.

Baca Juga: Ketika Keberatan Pajak Ditolak: Mulai Mengenal Proses Banding Pajak

Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak

Wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak jika putusan keberatan dianggap tidak memadai. Tiga bulan sejak tanggal penerimaan keputusan keberatan adalah batas waktu. Dokumen yang diperlukan meliputi salinan keputusan keberatan, surat banding, dan bukti bahwa 50% dari jumlah pajak yang dipermasalahkan telah dibayar.

Prosedur Sidang Pengadilan Pajak

Pada tahap ini, Pengadilan Pajak akan meninjau dan mengevaluasi materi sebelum mengambil keputusan berdasarkan keadaan yang ada. Kecuali diajukan permohonan peninjauan kembali, putusan pengadilan bersifat final dan dapat dieksekusi.

Peninjauan oleh Mahkamah Agung

Hanya keadaan tertentu, seperti penemuan bukti baru (novum) atau kesalahan yang jelas dalam putusan Pengadilan Pajak, yang memungkinkan pengajuan peninjauan. Permohonan peninjauan harus diajukan dalam waktu tiga bulan sejak mengetahui dasar permohonan.

Panduan Penanganan Sengketa Pajak

• Kumpulkan semua dokumen pendukung dan bukti.
• Pastikan semua dokumen pendukung, termasuk laporan keuangan, surat penilaian, dan tagihan pajak, terorganisir dengan baik dan siap digunakan selama proses pemeriksaan.
• Kenali dasar hukumnya.
• Untuk memperkuat alasan yang diajukan, tinjau aturan yang menjadi dasar penerbitan surat penilaian atau keputusan keberatan.
• Gunakan jasa Konsultan Pajak Jakarta yang berpengalaman.
• Posisi wajib pajak dalam sengketa dapat diperkuat dan strategi hukum disiapkan dengan bantuan profesional pajak.
• Patuhi batas waktu.

Setiap tahap proses penyelesaian sengketa memiliki batas waktu yang ketat. Banding dapat dinyatakan batal bahkan karena keterlambatan kecil.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.