Konsultasi Pajak – Untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) menggunakan sistem Coretax DJP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan semua wajib pajak individu dan badan usaha untuk segera menyiapkan sejumlah dokumen penting. Langkah ini dilakukan seiring dengan implementasi penuh sistem Coretax untuk pelaporan pajak, yang dimulai pada tahun pajak 2025 dan berakhir pada 2026. “Mulai tahun 2026, pelaporan SPT Pajak Penghasilan Tahunan 2025 akan dilakukan melalui Coretax DJP,” tulis DJP dalam postingan resmi di Instagram.

Untuk menandatangani SPT, buat Kode Otorisasi/Sertifikat Digital (KO/SD) setelah akun Anda diaktifkan. Anda mulai bisa menghubungi Konsultan Pajak Jakarta untuk membantu dalam hal pelaporan pajak tahunan milik Anda.

Aktivasi dan Akses Akun Coretax DJP

Gunakan menu “Lupa Kata Sandi”, masukkan NIK Anda, dan pilih alamat email atau nomor telepon seluler sebagai metode konfirmasi jika Anda sebelumnya menggunakan DJP Online. Sebelum menyelesaikan SPT Tahunan, wajib pajak harus memastikan akun Coretax DJP mereka sudah aktif dan dapat digunakan:

• Gunakan browser dan perangkat Anda untuk mengakses https://coretaxdjp.pajak.go.id/.
• Jika Anda sudah memiliki akun DJP Online, Anda dapat mereset login menggunakan NIK dan alamat email atau nomor telepon seluler yang terdaftar melalui fungsi “Lupa Kata Sandi”.
• Koneksi internet dan saldo minimum IDR 5.000 diperlukan untuk verifikasi SMS; prosedur reset akan menciptakan tautan aktif selama 24 jam.
• Persyaratan kekuatan kata sandi (huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol) harus dipenuhi oleh kata sandi baru.

Membuat Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi

Tanda tangan digital yang digunakan oleh Coretax DJP memerlukan sertifikat elektronik:

• Masuk ke My Portal, lalu pilih “Minta Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.
• Setelah memasukkan frasa sandi sesuai pedoman keamanan, periksa status untuk memastikan statusnya berubah dari tidak valid menjadi valid.
• Sertifikat ini digunakan untuk menandatangani dokumen pajak elektronik dan berlaku selama dua tahun selama kata sandi tidak diubah.

Baca Juga: Gagal Aktivasi Coretax DJP? Kenali 9 Penyebab Teknis dan Cara Mengatasinya

Perbarui Profil Wajib Pajak dan Informasi Terkait

Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, Coretax DJP memerlukan data wajib pajak yang lebih lengkap dan terkini. Akibatnya, wajib pajak harus memperbarui informasi mereka, yang meliputi:

• Rincian kontak, termasuk nomor telepon dan email
• Alamat rumah dan bisnis
• Rekening bank, data bisnis, dan Klasifikasi Bidang Usaha (KLU)
• Data tanggungan keluarga wajib pajak individu
• Semua perubahan data harus diverifikasi oleh pernyataan wajib pajak sebelum disimpan.

Liabilitas dan Aset yang Lebih Spesifik

Menyelesaikan daftar aset dan liabilitas adalah langkah penting lainnya. Data dari sistem lama akan ditransfer ke Coretax, tetapi wajib pajak tetap harus memverifikasinya. Pada akhir tahun pajak, aset harus dinilai sesuai dengan nilai wajar saat ini. Semua penambahan, pengurangan, dan perubahan kepemilikan aset harus didokumentasikan dengan akurat dan jujur.

DJP menyarankan wajib pajak untuk menyiapkan dokumen-dokumen mereka sesaat sebelum tanggal pelaporan. Penundaan dapat menyebabkan denda administratif selain masalah teknis. Diperkirakan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax akan lebih sederhana, cepat, dan transparan jika akun, data, dan dokumen disiapkan sejak dini. Wajib pajak akan lebih mudah untuk mempersiapkan segala dokumen untuk pelaporan pajak pribadi atau perusahaan dengan bantuan Konsultan Pajak Jakarta.

Mengapa Harus Segera Dipersiapkan Sekarang?

Coretax dirancang untuk transparan dan akurat. Namun, bagian aset mungkin memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan karena informasinya lebih detail.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.