Jasa Konsultasi Pajak – Wajib pajak mempunyai hak untuk bersengketa dengan otoritas pajak melalui pengajuan banding, hal tersebut telah tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Pada umumnya wajib pajak akan mengajukan proses banding pada saat tidak setuju atau tidak berpendapat yang sama dengan dengan hasil surat keputusan keberatan. Untuk melakukan proses banding, wajib pajak harus melakukan pengajuan permohonan banding dengan pengadilan pajak, maksimal diajukan 3 bulan mulai dari surat keputusan keberatan diterima oleh wajib pajak.

Supaya wajib pajak bisa mengetahui adanya kesalahan atau kurang tepatnya surat keputusan keberatan, maka Anda bisa menggunakan bantuan dari jasa konsultan pajak. Karena layanan jasa seperti ini, pastinya mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku dan membantu ada bagaimana caranya, supaya bisa menghemat pengeluaran dengan tetap mengikuti ketentuan pajak. Kasus sengketa pajak yang telah diajukan bandingnya oleh wajib pajak dalam kurun waktu Tahun 2022 ternyata mencapai 11.602 kasus.

Terdapat persentase untuk jumlah putusan pengadilan yang mempertahankan objek gugatan atau banding dalam pengadilan pajak yang sebesar 44,80 persen lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh DJP, yakni 44 persen. Khusus untuk banding atau gugatan, besarnya tingkat kemenangan Direktorat Jenderal Pajak mencapai 38,05 persen dan tingkat kemenangan dari wajib pajak adalah 61,95 persen.

Keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak bagi otoritas pajak, ini bisa mempertahankan objek banding sebagai salah satu IKU atau indikator kinerja utama yang digunakan, sebagai penilaian keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Pajak pada sebuah periode. Kendati demikian, semakin banyaknya keputusan pengadilan yang memenangkan, juga meliputi keputusan yang tidak dapat diterima keputusan yang menolak keputusan yang dihapus dari daftar sengketa dan keputusan yang menambah pajak yang harus dibayarkan, serta melakukan pengabulan beberapa kasus yang disengketakan, maka akan semakin menambah baik kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Lantas, apa saja substansi kasus yang dipersengketakan dalam perpajakan ini?

Baca Juga: Strategi Pengelolaan Pajak Perusahaan untuk Menghadapi Kebijakan Pajak yang Sering Berubah

Substansi Sengketa PPh Badan di Pengadilan Pajak

Pada Tahun 2022 lalu, PPH atau pajak penghasilan badan adalah jenis pajak yang mana jumlah kontribusinya adalah paling besar kedua untuk negara dari sisi pajak, setelah PPN atau pajak pertambahan nilai dalam negeri. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan pajak penghasilan badan dalam fungsi pendanaan/budgetair di Indonesia. Kepatuhan dari wajib pajak untuk melaporkan SPT PPh badan juga selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Kendati demikian, dalam PPh badan ini masih terus terjadi sengketa pajaknya. Sengketa yang timbul di bidang pajak penghasilan ini, umumnya berhubungan dengan aktivitas atau koreksi yang berkaitan dengan sistem keuangan dan akuntansi, yang menjadi dasar dilaksanakannya pengujian dan pemeriksaan atas koreksi yang sudah ditetapkan oleh terbanding.

Substansi sengketa pajak penghasilan badan pada pengadilan pajak melalui proses banding adalah pada koreksi pengedaran usahanya. Koreksi peredaran usaha melalui pengujian arus piutang dagang dan arus uang, yang mana dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan pengujian berbagai bukti yang berkaitan dengan, mulai buku laporan, buku kas penerimaan, bukti transfer, bukti Notes, bukti pinjaman, bukti uang titipan, laporan keuangan, rekening bank, bukti setoran modal, dan berbagai dokumen lainnya yang menunjukkan adanya penerimaan uang yang bukan bersumber dari pelunasan atau penjualan piutang dagang. Supaya perusahaan atau badan usaha bisa mengelola kewajiban perpajakannya dengan semakin efisien, maka solusinya adalah dengan memanfaatkan konsultan pajak Jakarta.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.