Konsultan Pajak Jakarta – Tanggung jawab pajak masih ada dalam industri perdagangan, yang mencakup pembelian dan penjualan barang bekas, yang juga disebut sebagai preloved atau thrifting. Setiap transaksi, termasuk penjualan produk baru atau bekas, dapat dikenakan pajak berdasarkan aturan yang berlaku. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) adalah dua bentuk pajak utama yang dapat diterapkan pada pembelian dan penjualan komoditas. Jika Anda sebagai seseorang yang melakukan perdagangan barang bekas dan kebingungan bagaimana cara melakukan kewajiban pajak Anda. Maka, tidak perlu khawatir, tentu saja Anda bisa dibantu oleh konsultan pajak Jakarta yang akan membantu Anda untuk mengelola perpajakan Anda.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti, menyatakan bahwa pembelian dan penjualan kembali barang bekas juga dikenakan pajak. Saat barang, termasuk pakaian bekas, diserahkan dari penjual ke pelanggan, PPN akan dikenakan. Jika penjual menerima lebih banyak pendapatan dari penjualan tersebut, maka pajak penghasilan akan dikenakan. Oleh karena itu, pembeli dan penjual tetap dikenakan bea pajak meskipun produk tersebut telah digunakan.

Barang Bekas Sebagai Barang yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Karena barang bekas, seperti pakaian bekas, dipindahkan dari penjual ke konsumen, PPN berlaku saat membeli dan menjual barang bekas. Barang bekas tidak termasuk dalam kategori barang yang bebas dari pengenaan PPN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Artinya, barang bekas tetap dikenakan PPN selama tidak termasuk dalam kategori barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN. Dwi Astuti menjelaskan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), baik barang baru maupun barang bekas, merupakan dasar pengenaan PPN.

Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang juga mengatur tentang objek PPN. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, penjualan produk lama dalam kegiatan thrifting tetap merupakan objek pajak.

Baca Juga: Regulasi dan Pajak Game Online: Upaya Pemerintah Mendukung Industri Kreatif Digital di Indonesia

Pendapatan dari Penjualan Barang Bekas dan Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak tambahan yang dapat dikenakan selain PPN. Penghasilan yang berasal dari kegiatan jual beli, termasuk keuntungan penjual dari penjualan produk bekas, dikenakan pajak penghasilan. Setiap potensi ekonomi tambahan yang dianggap oleh otoritas pajak sebagai penghasilan termasuk dalam pajak ini.

Namun, tidak semua pengecer barang bekas atau toko barang bekas diharuskan membayar pajak penghasilan dalam jumlah besar. Penjual barang bekas dapat dianggap sebagai wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jika pendapatan tahunan mereka kurang dari Rp500 juta. Menurut kebijakan perpajakan yang mendorong perusahaan kecil dan menengah, tarif pajak yang lebih rendah diterapkan dalam hal ini.

Salah satu cara utama negara menghasilkan uang adalah melalui pajak, yang juga berasal dari penjualan barang bekas. Untuk membantu masyarakat, terutama toko barang bekas, memenuhi tanggung jawab pajak mereka, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan edukasi. Sistem self assessment yang digunakan dalam sistem perpajakan di Indonesia mengharuskan wajib pajak untuk secara mandiri menentukan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Selain meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan kesadaran pajak juga membuat sistem perpajakan menjadi lebih egaliter dan adil. Meskipun bisa dianggap sebagai transaksi kecil, menjual produk bekas tetap dapat menghasilkan uang pajak untuk negara jika dilakukan sesuai dengan aturan. Namun, jika Anda termasuk sebagai pebisnis thrifting yang terkena pajak, maka Anda bisa berkonsultasi dengan konsultan pajak Jakarta terkait kebutuhan pengelolaan pajak milik Anda.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.