Jasa Konsultasi Pajak – Untuk memastikan wajib pajak melunasi kewajiban pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah serius dengan melakukan pemblokiran rekening. Individu atau organisasi yang bertanggung jawab untuk membayar pajak, termasuk agen yang menegakkan hak dan tanggung jawab wajib pajak, termasuk dalam wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tindakan ini karena ruang lingkup pemungutan pajak mencakup penanggung pajak dan juga wajib pajak. Namun, Anda sebagai wajib pajak juga bisa berkonsultasi dengan konsultan pajak Jakarta jika kebingungan untuk mengelola kewajiban perpajakan Anda.

Prosedur dan Dasar Hukum Pemblokiran

Zidni Hudan, Direktur Jenderal Pajak, dalam situs resmi DJP, mengatakan bahwa prosedur pemblokiran rekening tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pedoman yang tepat dan protokol yang ketat. PMK 61/2023 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan yang Masih Harus Dibayar dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 menjadi dasar dari langkah ini.

Berdasarkan peraturan ini, dalam hal ketetapan pajak telah jatuh tempo namun tidak dilunasi, DJP berwenang untuk memblokir rekening wajib pajak. Namun, jika DJP menerima permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, pemblokiran tidak dilakukan. Dengan pengecualian penambahan, pemblokiran ini bertujuan untuk “mengamankan” aset rekening dan mencegah terjadinya perubahan saldo sampai utang pajak dilunasi.

Pemblokiran sebagai Fungsi Penegakan Hukum

Pemblokiran rekening dapat diibaratkan sebagai penyitaan aset wajib pajak tahap pertama. Langkah ini dilakukan DJP untuk menjaga agar nilai aset yang dimiliki wajib pajak tetap tersedia untuk pelunasan utang pajak. Akibatnya, wajib pajak tidak dapat mengambil uang atau mentransfer uang yang akan digunakan untuk membayar kewajiban pajaknya.

Permintaan pemblokiran, daftar tunggakan pajak, dan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dikirimkan ke bank atau lembaga keuangan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak diterimanya surat permintaan pemblokiran, bank harus melakukan pemblokiran atas rekening tersebut dan menyampaikan informasi saldo dan nomor rekening.

Baca Juga: Panduan Pajak atas Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi, dan Strategi Restrukturisasi

Dampak Pemblokiran Rekening Terhadap Penanggung Pajak

Pemblokiran rekening memiliki dampak yang besar. Hingga tanggung jawab mereka dibayar, penanggung pajak tidak dapat melakukan penarikan atau transfer dana. Namun, keadilan tetap menjadi prioritas utama, karena sisa dana yang melebihi utang pajak akan dikembalikan kepada penanggung pajak jika pemblokiran diikuti dengan pemindahbukuan untuk pembayaran pajak. Teknik lain yang digunakan DJP untuk memaksa wajib pajak yang membandel untuk mematuhi kewajibannya adalah penyitaan aset, pelarangan bepergian ke luar negeri, dan penyanderaan, atau “gijzeling.” Semua tindakan ini tunduk pada peraturan yang ketat dan hanya dilakukan setelah upaya persuasif gagal.

Solusi dan Langkah Pencegahan

Jika wajib pajak rajin memenuhi tanggung jawabnya, pemblokiran rekening dapat dicegah. Wajib pajak yang berkomunikasi dengan DJP dan memanfaatkan layanan konsultasi yang ditawarkan dapat memahami peraturan perpajakan dengan lebih baik dan mengatur pembayaran pajak mereka. Dalam rangka membantu wajib pajak memenuhi tanggung jawab mereka, DJP bekerja untuk menawarkan layanan yang mencakup dukungan dan solusi bagi individu yang menghadapi kesulitan. Supaya hal seperti ini tidak terjadi lebih baik bagi Anda untuk meminta bantuan konsultan pajak Jakarta, sebagai upaya pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai upaya terakhir untuk kepatuhan pajak, DJP mengambil tindakan tegas berupa pemblokiran rekening untuk memastikan kepatuhan pajak. Setelah taktik administratif dan persuasif gagal, ini adalah jalan terakhir. Agar pertumbuhan nasional dapat berkelanjutan, kepatuhan pajak sangat penting, dan DJP berdedikasi untuk memastikan bahwa aturan ini diterapkan secara adil dan terbuka.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.