Konsultasi Pajak – Seiring dengan terus bertambahnya jumlah produsen konten dan influencer, menghasilkan uang secara online telah menjadi hal yang biasa. Sementara itu, banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa penghasilan ini juga tunduk pada pelaporan dan perpajakan. Karena mereka menerima uang dari berbagai sumber kena pajak, para influencer dan produser konten dianggap sebagai wajib pajak di Indonesia.

Penghasilan dari platform digital seperti YouTube, Instagram, atau kemitraan dengan brand harus dicatat sebagai penghasilan untuk tujuan perpajakan. Sehingga, bagi influencer yang harus memenuhi kewajiban pajaknya dan kebingungan bagaimana cara melakukannya. Solusi utamanya adalah dengan memanfaatkan konsultan pajak Jakarta yang paling profesional.

Apa yang Membuat Kepatuhan Pajak Penting?

Selain diwajibkan oleh hukum, mematuhi peraturan perpajakan juga merupakan kewajiban sosial. Influencer dan produser konten mendukung pertumbuhan bangsa dan masyarakat dengan membayar pajak. Uang pajak digunakan untuk sejumlah inisiatif publik, termasuk infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan.  Oleh karena itu, mereka berkontribusi pada perbaikan lingkungan untuk semua orang dengan memenuhi komitmen pajak mereka.

Dasar Hukum Pajak Influencer dan Pembuat Konten

RUU KUP pasal 34F ayat (2) huruf g merupakan salah satu peraturan yang mengatur pengawasan pajak dari platform digital di Indonesia. Undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor digital, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), seperti influencer atau produsen konten.  Pekerja bebas yang termasuk dalam Kelompok Lapangan Usaha (KLU) mencakup pekerjaan seperti pembuat konten dan YouTuber. Oleh karena itu, tarif progresif Pasal 17 UU PPh digunakan untuk menentukan pajak terutang atas penghasilan mereka.

Jenis Penghasilan yang Dikenakan Pajak Influencer dan pembuat konten dapat memperoleh penghasilan dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut antara lain pendapatan dari penjualan produk, donasi penggemar, sponsor, dukungan, dan afiliasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus diberitahu dan menerima catatan semua bentuk pendapatan ini.

Baca Juga: PPN Digital pada Era Transaksi Elektronik, Kewajiban Baru untuk Pelaku Usaha dan Konsumen di Indonesia

Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan Pembuat Konten untuk Mematuhi Pajak

Pendaftaran NPWP: Jika pendapatan tahunan pembuat konten melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang saat ini sebesar Rp54 juta, mereka harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka dapat mencatat dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku jika memiliki NPWP.

• Pencatatan Penghasilan: Semua pendapatan harus didokumentasikan dengan cermat, terlepas dari apakah pendapatan tersebut berbentuk uang tunai atau barang dagangan. Ini termasuk pendapatan dari penjualan produk, sponsor, hadiah, dan dukungan. Menghitung pajak yang harus dibayar menjadi lebih sederhana dengan pencatatan yang akurat.
• Pelaporan Pajak: Laporan pajak diselesaikan setiap tahun dan diserahkan pada akhir Maret. Untuk mencegah hukuman atau denda, produsen konten harus memastikan bahwa laporan diserahkan tepat waktu. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah saat ini menawarkan layanan e-Filing yang menyederhanakan prosedur pelaporan pajak secara online. Tanpa harus pergi ke kantor pajak, penyedia konten dapat lebih mudah menyelesaikan dan mengajukan laporan pajak mereka.
• Bicaralah dengan Profesional Pajak: Cara terbaik adalah berbicara dengan konsultan pajak Jakarta karena undang-undang pajak bisa sangat rumit. Hal ini dapat menjamin bahwa kewajiban pajak dipenuhi dengan benar dan membantu mencegah masalah pelaporan.

Hukuman untuk Kegagalan Mematuhi Pajak

Influencer dan produsen konten berisiko terkena denda atau mungkin investigasi dari otoritas pajak jika mereka tidak melaporkan atau membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua produsen konten untuk memahami dan memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Influencer dan produsen konten dapat menjalankan bisnis mereka secara sah dan menghindari masalah pajak di masa depan dengan mematuhi peraturan yang relevan.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.