Jasa Konsultan Pajak – Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berfungsi sebagai landasan untuk menentukan jumlah total pajak yang harus dibayar atau dikenakan. Memahami DPP sangat penting bagi wajib pajak individu dan perusahaan yang memiliki status Wajib Pajak Pengusaha (PKP) untuk menghindari kesalahan perhitungan yang dapat mengakibatkan denda. Dasar pengenaan pajak ini akan dibahas dalam tinjauan mendatang untuk membantu Anda memahami DPP dan memastikan perhitungan pajak Anda tepat. Namun, jika Anda tidak memiliki waktu atau kurang memahami dalam mengelola kewajiban pajak Anda, maka Anda bisa berkonsultasi dengan Konsultan Pajak Jakarta adalah solusinya.

Jenis-Jenis DPP untuk PPh

Karena jenis pajak ada banyak dan kebijakannya yang banyak serta selalu diperbarui, menjadikan wajib pajak cukup kesulitan untuk mengurus pajak. Jalan keluarnya adalah dengan meminta bantuan pada Konsultan Pajak Jakarta. Berikut ini  adalah berbagai jenis dasar pengenaan pajak penghasilan tergantung pada jenis pajak, termasuk:

Pasal 4 Ayat 2 DPP PPh

Menurut Pasal 4 Ayat 2 PPh, dasar pengenaan pajak ditentukan berdasarkan tingkat dan sumber penghasilan tertentu, termasuk kemenangan lotere, sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, dan pengalihan hak atas tanah/bangunan.

Pasal 15 DPP PPh

Dasar pengenaan pajak PPh Pasal 15 adalah 4% dari omzet bruto, yang merupakan metode unik dalam menghitung laba bersih. Jumlah PPh yang terutang bersifat final dan sebesar 1,2% dari total omzet. Omzet bruto, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 15 PPh, adalah jumlah total kompensasi atau nilai penggantian yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan Indonesia ke pelabuhan Indonesia lainnya, atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan asing, dan sebaliknya.

Nilai Kena Pajak Impor atau Penghasilan Kena Pajak untuk PPh Pasal 22

Nilai impor ditambah pajak impor dan bea lainnya yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan (tidak termasuk PPN) merupakan penghasilan kena pajak untuk PPh Pasal 22.

Baca Juga: Mengurai Kebijakan Pajak Batangan Emas Terbaru: Peluang dan Keuntungan Bagi Investor dan UMKM

Pasal 23 DPP PPh

Biaya jasa tertentu (seperti jasa manajemen dan konsultasi) dikurangkan dari jumlah bruto, tanpa termasuk PPN, untuk menentukan DPP PPh 23.

Pasal 26 Penghasilan Kena Pajak untuk Pajak Penghasilan

Ada tiga kategori penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 26: yang didasarkan pada penghasilan bruto, penghasilan bersih, dan penghasilan kena pajak untuk Pasal 26.

Jenis DPP untuk PPN

Jenis-jenis DPP berikut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur penerapan pajak penghasilan dan PPN:

• Harga jual DPP: Nilai produk kena pajak (dikurangi PPN dan diskon yang tercantum pada faktur pajak) merupakan DPP PPN dalam bentuk harga jual.
• DPP Pengganti: Nilai jasa kena pajak yang diminta oleh penyedia jasa ditambah diskon yang tercantum pada faktur pajak merupakan DPP PPN dalam bentuk pengganti.
• Nilai Ekspor DPP: Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk nilai ekspor adalah nilai kena pajak dari barang yang diekspor. Nilai moneter total dari semua biaya yang dikeluarkan atau yang seharusnya dikeluarkan oleh eksportir dikenal sebagai nilai ekspor.
• Nilai Impor DPP: Kecuali PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN, DPP PPN dalam bentuk nilai impor adalah nilai moneter yang menjadi dasar untuk menentukan bea masuk dan pungutan lain yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan kepabeanan untuk impor barang kena pajak.
• Nilai Kena Pajak Tambahan: Untuk penggunaan lain, seperti jasa pengiriman, agen perjalanan, atau penggunaan pribadi, nilai kena pajak PPN adalah nilai khusus yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.