Jasa Konsultasi Pajak – Ketika seorang karyawan menerima kompensasi atas pengunduran diri dari pekerjaannya, baik karena pensiun, pengunduran diri, atau pemutusan hubungan kerja, mereka diwajibkan untuk membayar pajak pesangon. Banyak pekerja dan perusahaan tidak menyadari bagaimana peraturan pajak ini berlaku dan berapa banyak yang akan dipotong. Jumlah pesangon yang diterima dan waktu pembayarannya sebenarnya memiliki dampak signifikan terhadap pajak pesangon.

Untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban pajak semua pihak dilaksanakan dengan benar, Anda dapat berkonsultasi dengan Konsultan Pajak Jakarta untuk membantu segala urusan pajak pesangon karyawan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pesangon

Pemotongan akhir dan pemotongan non-akhir adalah dua metode yang digunakan dalam praktik perpajakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pesangon. Lama waktu karyawan menerima pesangon menentukan mekanisme mana yang digunakan.

Pasal 21: Pemotongan Pajak Penghasilan Final

Jika seluruh atau sebagian dari kompensasi pesangon diterima dalam jangka waktu maksimal dua tahun kalender sejak tanggal pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 final diterapkan. Dalam hal ini, pajak atas pesangon dianggap final karena dianggap selesai saat pemberi kerja memotongnya dan menyetorkannya ke kas negara.

Hal ini berarti penerima pesangon dibebaskan dari kewajiban melaporkan penghasilan ini sebagai penghasilan gabungan dalam laporan pajak tahunan mereka. Sistem ini bertujuan memberikan kemudahan administratif dan kejelasan bagi perusahaan dan pekerja, terutama saat hubungan kerja seorang karyawan berakhir dan jumlah pesangon bersih yang diterima perlu dijelaskan.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Penghasilan yang Non Final

Jika kompensasi pesangon dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya setelah berakhirnya hubungan kerja, mekanisme kedua berlaku. Dalam hal ini, kompensasi pesangon dihitung menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), bukan pajak final. Jumlah bruto kompensasi pesangon yang diterima pada setiap tahun kalender menjadi dasar perhitungan.

Baca Juga: Kredit Pajak Penghasilan: Pengertian, Jenis, dan Cara Mengelolanya dengan Efektif

Selain itu, sesuai dengan peraturan perpajakan umum, tarif pajak yang berlaku adalah 20% lebih tinggi dari tarif reguler jika penerima pesangon tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tarif Pajak Penghasilan Final atas Uang Pesangon

Konsultan Pajak Jakarta dapat dipastikan mampu membantu Anda untuk mengelola perpajakan yang berkaitan denganLapisan penghasilan berikut ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang mengatur tarif pajak final atas uang pesangon:

• Sampai dengan Rp50.000.000 dengan tarif pajak akhir 0%
• Di atas Rp50.000.000 hingga Rp100.000.000 dengan tarif pajak akhir 5%
• Di atas Rp100.000.000 hingga Rp500.000.000 dengan tarif pajak akhir 15%
• Di atas Rp500.000.000 dengan tarif pajak akhir 25%

Perlu dicatat bahwa, jika pembayaran dilakukan dalam dua tahun, tarif pajak untuk penerima pesangon dengan dan tanpa NPWP sama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perbedaan tarif hanya berlaku untuk pesangon yang tidak final.

Administrasi Pemotongan dan Pelaporan Pajak Pesangon

Berdasarkan Pasal 21, setiap perusahaan wajib menyediakan slip pemotongan sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan. Formulir 1721-VII dengan kode objek pajak 21-401-01 digunakan untuk pajak akhir pesangon. Kode Akun Pajak (KAP) 411121 dan Kode Jenis Pembayaran (KJS) 401 digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sementara itu, Formulir 1721-VI dengan kode objek pajak 21-100-99 (Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Lainnya yang Bukan Akhir) digunakan jika pembayaran pesangon dilakukan setelah dua tahun, dan KAP 411121 serta KJS 100 digunakan untuk setoran. Pada tanggal dua puluh bulan setelah berakhirnya periode pajak, pemberi kerja wajib melaporkan potongan-potongan ini dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.