Jasa Konsultasi Pajak – Indonesia menganut prinsip otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengawasi urusan mereka sendiri, termasuk pengumpulan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Pertanyaan mengenai apakah hal ini menyebabkan pajak ganda muncul karena sistem ini beroperasi bersamaan dengan kewenangan pemerintah pusat dalam mengumpulkan pajak pusat.

Masalah ini sering terjadi di industri makanan dan minuman, terutama di sektor restoran. Saat makan di restoran, banyak pelanggan bertanya-tanya apakah pajak yang mereka bayar adalah pajak daerah atau PPN, dan apakah keduanya dapat diterapkan secara bersamaan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini Anda dapat mengonsultasikannya dengan Konsultan Pajak Jakarta agar tetap sesuai dengan kebijakan pajak DJP.

Perbedaan Antara Pajak Daerah dan Pajak Pusat

Pajak pusat dikenakan oleh pemerintah pusat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pengeluaran negara untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi dana transfer ke daerah didanai oleh pendapatan pajak pusat.

• Contoh pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), sebagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Materai.
• Pajak daerah, di sisi lain, dikenakan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD). Berdasarkan kebutuhan dan tujuan masing-masing daerah, pendapatan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.
• Pajak provinsi, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Pengalihan Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Rokok, merupakan dua kategori pajak daerah.
• Pajak kabupaten/kota, seperti Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Iklan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Pembelian Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

PBJT: Menggunakan Undang-Undang HKPD untuk Restrukturisasi Pajak Daerah

Untuk mengurangi kemungkinan duplikasi pajak, pemerintah sedang merestrukturisasi pajak daerah melalui Undang-Undang HKPD dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan menyelaraskan objek pajak pusat dan daerah. Restrukturisasi lima bentuk pajak konsumsi kota menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), merupakan langkah penting dalam reformasi ini.

Baca Juga: Sekarang Wajib Pajak Bisa Kehilangan Akses Layanan Publik, Berikut Ini Isi PER-27/PJ/2025

Integrasi ini membuat batas antara objek pajak pusat dan daerah menjadi lebih jelas dan mempermudah administrasi pajak daerah. PBJT secara normatif didefinisikan sebagai biaya yang dibayarkan oleh pengguna akhir saat menggunakan barang dan/atau jasa tertentu.

Skema PBJT Pajak Restoran

Penjualan makanan dan/atau minuman, yang kadang-kadang disebut PB1 atau pajak restoran, merupakan salah satu objek PBJT yang paling dikenal. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang HKPD, tarif PBJT dibatasi hingga 10%.

• Penjualan, pengiriman, dan/atau konsumsi makanan dan minuman yang disediakan oleh entitas yang memenuhi definisi restoran termasuk dalam objek PBJT.
• Pelanggan membayar pajak daerah PBJT alih-alih PPN saat makan di restoran.

Tidak Semua Terdapat Pajak Restoran; PPN Mungkin Berlaku

Pajak Restoran dan PBJT tidak berlaku untuk setiap penjualan makanan dan/atau minuman. Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang HKPD, restoran yang menyediakan layanan makan di tempat berupa meja, kursi, dan/atau alat makan dan minum, serta layanan katering dengan ketentuan dan prosedur penyajian tertentu, dikenakan PBJT saat menjual makanan dan/atau minuman. Konsultan Pajak Jakarta dapat dipastikan selalu mampu membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahan pajak seperti ini, terkait dengan restoran dan urusan pajak bisnis yang lainnya.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.