Jasa Pajak – Salah satu strategi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperluas basis pajak nasional adalah ekstensifikasi pajak. Pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah wajib pajak baru, baik individu maupun badan usaha yang memenuhi syarat objektif dan subjektif namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui inisiatif ini.

Selain meningkatkan pendapatan negara, langkah ini bertujuan untuk memastikan sistem perpajakan berfungsi secara lebih optimal dan adil. Wajib pajak badan tidak perlu khawatir saat ingin memenuhi kewajiban pajak, karena Konsultan Pajak Jakarta dapat membantu perusahaan untuk mengelola perpajakan dengan efisien dan sesuai dengan kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Apa yang Dimaksud dengan Ekstensifikasi Pajak?

Upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak dengan menambah jumlah wajib pajak dan objek pajak dikenal sebagai ekstensifikasi basis pajak. Dengan kata lain, tujuan perluasan basis pajak adalah untuk meningkatkan jumlah individu atau perusahaan yang dikenakan pajak dan menghasilkan pendapatan bagi negara. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 mengatur landasan hukum untuk kegiatan ini.

Surat Edaran Nomor SE-14/PJ/2019 dari Direktur Jenderal Pajak

Fase ini merupakan bagian dari rencana ekstensifikasi basis pajak, yang berfokus pada perluasan cakupan perpajakan daripada menaikkan tarif. Misalnya, dengan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mendaftarkan perusahaan baru, atau mengidentifikasi aset yang sebelumnya tidak dikenakan pajak. Semua urusan pajak seperti ini bisa ditangani oleh Konsultan Pajak Jakarta dengan mudah dan efisien.

Tujuan Utama Ekstensifikasi Pajak

Berikut adalah tujuan utama perluasan pajak:

• Meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk mendorong lebih banyak individu dan organisasi mendukung pembangunan.
• Memperluas basis pajak untuk mencakup aktivitas ekonomi, aset, atau pendapatan yang sebelumnya tidak dikenakan pajak.
• Meningkatkan cakupan pajak saat ini untuk memaksimalkan pendapatan negara tanpa menaikkan tarif pajak.
• Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak.

Tujuan dan Sasaran Perluasan Pajak

Beberapa kategori wajib pajak menjadi fokus utama inisiatif perluasan pajak, termasuk:

WP OP Wajib Pajak Perorangan

Perorangan yang belum memiliki NPWP tetapi penghasilannya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

WPWBTB  atau Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi

Selain itu, warisan tidak terbagi merupakan subjek pajak tersendiri yang memerlukan pendaftaran.

Baca Juga: Login DJP Online Kini Tanpa EFIN, Begini Mekanisme Terbarunya!

Badan Usaha yang Membayar Pajak (WP Badan)

termasuk perusahaan yang belum terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetapi telah melakukan kegiatan usaha.

Bendahara Pemerintah atau Lembaga

pihak yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong pajak tetapi belum menyelesaikan kewajiban administratifnya.

Teknik Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi dilakukan dalam beberapa tahap yang dapat diukur, seperti:

Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)

Untuk memastikan keakuratan informasi, petugas pajak melakukan survei langsung ke rumah, tempat usaha, atau lokasi aset calon wajib pajak.

Pengolahan Data Baik Secara Internal Maupun Eksternal

DJP memanfaatkan informasi dari berbagai sumber, termasuk lembaga keuangan, organisasi pemerintah, dan data perizinan perusahaan.

Penyusunan Daftar Target Ekstensifikasi Pajak (DSE)

Setelah pengumpulan data, disusun daftar prioritas wajib pajak potensial yang memerlukan pendaftaran.

Bimbingan dan Instruksi

Untuk membantu wajib pajak potensial memahami tanggung jawab mereka dan cara mendaftar NPWP, Kantor Pajak Utama (KPP Pratama) sering memberikan informasi dan dukungan.

Salah satu alat kunci untuk meningkatkan basis pendapatan nasional adalah ekstensifikasi pajak. DJP berupaya menarik wajib pajak baru yang memenuhi kriteria untuk mendukung pertumbuhan negara melalui pemantauan, pengumpulan data, dan pendidikan. Selain meningkatkan pendapatan negara, tindakan ini membangun sistem pajak yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil, di mana semua pihak yang mampu membayar pajak berkontribusi pada pendanaan negara.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.