Perpajakan untuk Sebuah Jasa Angkutan Darat yang Perlu Diketahui

Jasa Pajak – Menurut konsultan pajak Surabaya, hadirnya beragam jasa untuk memudahkan kebutuhan hidup setiap orang membawa manfaat bagi banyak orang. Seperti salah satunya jasa angkutan darat, yang mana menawarkan kemudahan transportasi bagi mereka yang membutuhkan. Jasa ini menjadi salah satu peluang usaha yang telah dilakukan oleh banyak orang. Berbicara tentang usaha tentunya hal tersebut tidak terlepas dari pembahasan mengenai pajak. Lalu apakah usaha jasa angkutan darat tersebut juga menerima beban pajak? Mari kita simak penjelasannya berikut ini.

Usaha di bidang jasa transportasi khususnya jasa angkutan darat, pada umumnya akan dikenai pajak pertambahan nilai. Dimana PPN atas jasa angkutan darat tersebut dikenakan kepada para pelaku usaha dan pebisnis di bidang jasa transportasi angkutan darat. Untuk memudahkan pengusaha dalam mengurus administrasi pajaknya, konsultan pajak Surabaya menjadi alternatif yang tepat. Ini merupakan langkah mudah, cepat dan praktis yang menawarkan anda hasil yang lebih efektif dalam penyelesaian pajak.

Dasar hukum untuk pengenaan PPN atas jasa angkutan darat telah diatur dalam peraturan menteri keuangan. Yang mana peraturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai jasa angkutan darat, melainkan juga membahas tentang jasa angkutan air. Berdasarkan pada peraturan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas khusus bagi jasa angkutan umum darat yaitu diberikannya pembebasan atas pajak pertambahan nilai (PPN). Dimana jasa angkutan umum darat tersebut bisa dibedakan menjadi:

  • Jasa angkutan di jalan

Jasa angkutan darat di jalan ini adalah kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan orang atau barang. Yang mana kendaraan tersebut disediakan untuk umum dengan pemungutan bayaran, baik itu dalam trayek ataupun tidak dalam trayek. Kendaraan bermotor tersebut menggunakan tanda nomor kendaraan atau pelat nomor kendaarn dengan dasar kuning dan tulisan hitam. Jadi, jenis angkutan darat atau kendaraan dengan pelat berwarna kuning dan tulisan hitam, memperoleh fasilitas tidak dikenai PPN.

  • Jasa angkutan kereta api

Jasa angkutan kereta api merupakan sarana kereta dengan tenaga gerak, baik itu berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya. Jasa angkutan ini mendapatkan pengecualian dari pungutan atas beban PPN. Namun, jika kereta api tersebut disewa oleh pihak tertentu secara pribadi, maka fasilitas atas pembebasan PPN tidak akan diberlakukan.

Baca Juga: Menyimak Perpajakan Tentang Usaha di Bidang Pariwisata

Fasilitas yang diberikan atas pembebasan PPN yang diberikan tersebut, memiliki fungsi untuk melindungi konsumen angkutan darat khususnya angkutan umum agar tidak terbebani. Hal ini karena angka penggunaan jasa angkutan umum darat yang ada di Indonesia masih tergolong tinggi. Jika pengenaan PPN tersebut dibebankan kepada sektor angkutan umum darat tentunya bisa membuat kenaikan tarif yang semakin mahal. Tentu hal tersebut membuat masyarakat beralih ke moda transportasi lain. Bahkan membatasi masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang kurang mampu bisa menggunakan transportasi darat.

Selanjutnya, PPN yang diberlakukan atas angkutan darat (Freight Forwarding) perlu dipahami dengan baik oleh para pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan darat tersebut. Berbeda dengan fasilitas jasa angkutan darat kendaraan umum yang tidak dikenai beban atas PPN. Untuk fasilitas jasa angkutan darat yang digunakan sebagai jasa pengiriman paket dan freight forwarding, bisa dikenakan PPN sebesar 10% dari jumlah yang ditagih. Solusi untuk masalah pajak anda agar bisa terselesaikan lebih efektif yaitu dengan konsultan pajak Surabaya.

DPP atau dasar pengenaan pajak untuk PPN yang seharusnya adalah 100%, yang mana kemudian dipangkas oleh pemerintah menjadi 10%. Hal tersebut bertujuan untuk membuat beban atas konsumsi menjadi lebih murah dibandingkan sebelumnya. Pajak masukan sehubungan dengan kegiatan penyerahan jasa pengiriman paket atau jasa freight forwarding tidak bisa untuk dikreditkan dengan pajak keluaran. Hal tersebut dilakukan sebagai pencegahan adanya restitusi besar-besaran yang dilakukan oleh penyedia jasa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengamankan penerimaan PPN negara.

Itulah tadi pembahasan mengenai jasa angkutan darat beserta pengenaan pajaknya. Untuk memudahkan urusan pajak usaha anda, konsultan pajak Surabaya mampu memberikan layanan konsultasi pajak dengan baik. Apabila anda yang berada di Surabaya memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Surabaya, anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis anda optimal dan tidak mahal.

Comments are disabled.