Jasa Pajak – Konsultan pajak Jakarta dapat membantu Anda untuk mengelola kewajiban perpajakan yang Anda miliki sebagai wajib pajak. Misalnya adalah apabila Anda seorang kreator, Karena pada saat ini pemerintah mulai mengeluarkan strategi untuk mengincar pajak dari konten kreator. Tentu saja bagi Anda sangat penting untuk mengikuti Bagaimana perkembangan berita perpajakan seperti ini. Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk memberikan peningkatan penerimaan pajak dari bagian sektor digital, termasuk di dalamnya adalah para youtuber maupun content creator. Upaya seperti ini adalah bagian dari strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak agar bisa memaksimalkan penerimaan negara.

Mengandalkan penerimaan negara apabila hanya dari sektor komoditas saja ternyata menurut pemerintah tidaklah cukup, terlebih karena ekonomi global yang sedang tidak stabil. Pada dokumen KEM-PPKF 2025, Pemerintah telah menyadari adanya tantangan pada pemungutan pajak karena terjadinya transisi ekonomi digital. Sistem pajak Indonesia ternyata belum sepenuhnya bisa menangkap kegiatan ekonomi digital, sehingga akan beresiko kehilangan dasar pajak, terlebih untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari pelaku ekonomi digital. Dengan semakin kuatnya tren konsumsi yang basisnya digital sejak tahun 2024 ini dan akan terus berlanjut kemungkinan hingga 2025.

Tentu saja, hal ini perlu mendapat dukungan dari Core Tax agar bisa memaksimalkan penerimaan pajak digital. Pada draft revisi undang-undang penyiaran, pemerintah memberikan penegasan bahwa penyelenggara pada platform digital penyiaran wajib melakukan pembayaran pajak seperti kebijakan perpajakan yang berlaku, hal ini termasuk platform hiburan seperti halnya Netflix. Walaupun tidak secara khusus pemerintah menyebut wajib pajak orang pribadi, namun jelas bahwa hal tersebut dilakukan dengan serius untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari industri digital yang mempunyai potensi besar, juga termasuk di dalamnya adalah platform YouTube.

YouTube merupakan salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, yang mana pengguna rata-rata menghabiskan 25,9 jam per bulan di tahun 2020. Selain kepopuleran platform YouTube, terdapat content Creator yang menghasilkan pendapatannya melalui AdSense. Sebagai warga negara, tentu saja youtuber pun mempunyai kewajiban perpajakan yang sama.

Baca Juga: Pentingnya Capex dan Opex untuk Sebuah Perusahaan, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Seseorang yang mempunyai profesi sebagai youtuber, apabila menurut hukum tergolong sebagai pekerjaan bebas yang dikategorikan dalam KLU atau Kelompok Lapangan Usaha. Pajaknya dihitung memakai tarif Undang-Undang pajak penghasilan pasal 17. Apabila Anda termasuk konten kreator maupun youtuber yang memiliki penghasilan dari AdSense dan kebingungan bagaimana cara mengelola kewajiban pajak, tentu saja Anda bisa berkonsultasi pada konsultan pajak Jakarta.

Tantangan Pajak Ekonomi Digital

Seorang pengamat pajak mengakui bahwa potensi penerimaan pajak dari profesi seperti ini cukuplah besar, tetapi belum seluruhnya dapat dipajaki. Konten kreator dan influencer umumnya memperoleh penghasilan dari AdSense maupun penjualan merchandise, endorsement, dan menjadi brand Ambassador. Penerimaan pajak yang dimaksimalkan mengenai pajak penghasilan dari content Creator diharapkan bisa meningkat dengan berjalannya digitalisasi administrasi pajak melalui CTAS atau Core Tax Administration System, pengenaan pajak atas kenikmatan atau natura, dan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ariawan Rahmat Selaku Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, memberikan pernyataan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah sejak lama ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari content creator. Konten kreator sudah menjadi tulang punggung ekonomi digital, terlebih di negara Indonesia yang mana memberikan pengaruh secara nyata dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Misalnya saja terdapat salah satu channel YouTube besar, pastinya memperlihatkan banyak sumber daya manusia, seperti penulis naskah, editor, dan Kameramen yang mempunyai potensi pajak penghasilan pasal 21 untuk Dirjen pajak.

Apabila Anda yang berada di Jakarta memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Jakarta profesional terpercaya, Anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis Anda optimal dan tidak mahal.